AS capai batas utang, Departemen Keuangan AS ambil ‘tindakan luar biasa’

Utang negara Amerika Serikat telah mencapai batas, dan kegagalan dalam menaikkan batas utang dapat menyebabkan kegagalan untuk membayar utang (default) AS, yang dapat menimbulkan bencana ekonomi di seluruh dunia. 

 

Washington, AS (Xinhua) – Amerika Serikat (AS) mencapai batas utangnya pada Kamis (19/1), mendorong Departemen Keuangan AS untuk mengambil ‘tindakan luar biasa’ guna melanjutkan pendanaan pemerintah federal.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengumumkan dalam sebuah surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Kevin McCarthy bahwa departemennya akan menangguhkan sementara investasi baru dalam beberapa jenis dana pensiun pemerintah mulai Kamis hingga 5 Juni mendatang.

Dana pensiun yang dimaksud meliputi Dana Tunjangan Kesehatan Pensiunan Layanan Pos dan beberapa jenis dana pensiun lainnya.

Yellen mengatakan tindakan semacam itu memungkinkan pemerintah federal untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya hingga Juni.

Pada saat yang sama, Yellen mengatakan akan ada “ketidakpastian yang cukup signifikan” yang mengiringi tindakan tersebut jika Kongres tidak meloloskan undang-undang yang akan menaikkan batas utang negara yang berada di angka 31,4 triliun dolar AS.

Menurut Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS, anggota parlemen AS telah menaikkan batas utang negara sebanyak 22 kali sejak 1997.

Partai Republik, yang saat ini menguasai DPR dengan margin tipis, ingin menghubungkan undang-undang peningkatan utang dengan pengurangan belanja. Gagasan itu muncul ketika pemerintah AS telah menghabiskan begitu banyak dana hingga memicu inflasi terburuk dalam empat dekade.

Banyak ekonom mengecam rancangan undang-undang (RUU) omnibus senilai 1,7 triliun dolar AS yang baru-baru ini diloloskan itu karena sarat dengan pengeluaran yang sembrono.

Gedung Putih mengatakan tidak akan berkompromi dalam hal menaikkan batas utang negara.

Kegagalan dalam menaikkan batas utang dapat menyebabkan kegagalan untuk membayar utang (default) AS, yang dapat menimbulkan bencana ekonomi di seluruh dunia.

Laporan: Redaksi