Demonstran di Washington kecam peran AS sebagai “mesin perang”

Unjuk rasa antiperang di Washington bertujuan untuk memprotes aliran dana besar-besaran Amerika Serikat (AS) ke Ukraina, serta peran AS dalam konflik Rusia-Ukraina.

 

Washington, AS (Xinhua) – Ratusan pengunjuk rasa pada Ahad (20/2) sore waktu setempat mengecam peran Amerika Serikat (AS) sebagai “mesin perang” dalam berbagai perang di luar negeri selama aksi unjuk rasa yang digelar di depan Lincoln Memorial di Washington DC.

Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa unjuk rasa antiperang itu direncanakan untuk memprotes aliran dana besar-besaran ke Ukraina, serta peran AS dalam konflik Rusia-Ukraina.

“Uang miliaran dolar dari para pembayar pajak sedang dibakar di altar hegemoni AS, kompleks industri militer, dan Kongres yang korup,” bunyi sebuah rilis.

Jimmy Dore, komentator politik dan tokoh media Amerika, berorasi dalam unjuk rasa pada Ahad tersebut, menyuarakan bahwa Amerika “korup.”

“Apakah Anda tahu bahwa kita bisa mengakhiri perang ini pada hari ini melalui diplomasi?” ujar Dore. “Namun, para politisi kita ingin memperkaya produsen senjata agar mereka terus memberikan sumbangan untuk mereka (politisi).”

“Tujuan utama unjuk rasa ini adalah untuk menghentikan perang di Ukraina,” kata Cat McGuire, seorang pengunjuk rasa dari New York City, kepada Xinhua.

“Orang-orang harus sadar,” imbuh McGuire. “Ada propaganda penghasut perang besar-besaran dan, sayangnya, terlalu banyak orang yang memercayainya.”

Sejumlah pembicara dan pengunjuk rasa lainnya juga mengecam kompleks industri militer Amerika, sebuah kelompok kepentingan kuat yang terdiri dari militer, kontraktor pertahanan swasta, dan politisi.

Para pengunjuk rasa kemudian bergerak menuju Gedung Putih usai unjuk rasa tersebut, sambil meneriakkan berbagai slogan seperti “Tidak ada NATO, tidak ada perang.”

Eric Reeves, seorang pengunjuk rasa dari Texas, menuturkan bahwa kompleks industri militer AS, yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap para pengambil keputusan di Washington, sudah “tak terkendali.”

Pemerintah AS “tidak melaksanakan kehendak rakyat Amerika,” dan “membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan kami,” keluhnya.

Laporan: Redaksi