Taiwan jamin hak beragama pekerja migran

Jakarta (Indonesia Window) – Amerika Serikat merilis laporan tahunan tentang Kebebasan Beragama Internasional pada hari Kamis (2/6), yang mengakui kemajuan Taiwan dalam meningkatkan hak pekerja migran untuk menghadiri kegiatan keagamaan.

Taiwan termasuk di antara beberapa negara yang telah membuat kemajuan penting di bidang ini, bersama dengan Maroko, Timor-Leste, dan Irak, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam konferensi pers.

“Di Taiwan, pihak berwenang memudahkan langkah untuk melaporkan majikan yang menolak memberi pekerja mereka hari istirahat pekanan guna menghadiri ibadah,” kata Blinken.

Menurut laporan tahun 2021, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menekankan bahwa pekerja rumah tangga dan pengasuh (caregiver) asing yang majikannya menolak permintaan mereka untuk mendapatkan hari libur pekanan guna menghadiri kegiatan keagamaan dapat melaporkan hal ini ke kementerian.

Di Taiwan, undang-undang standar tenaga kerja tidak mencakup pekerja rumah tangga dan pengasuh, yang membatasi kemampuan mereka untuk menghadiri layanan keagamaan, kata laporan itu.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa seperti di tahun-tahun sebelumnya, masalah ini tersebar luas di antara sekitar 237.000 pengasuh dan pekerja rumah tangga asing di Taiwan, yang sebagian besar berasal dari Indonesia dan Filipina. Banyak dari mereka adalah Muslim, dan penganut agama Katolik yang ingin menghadiri kebaktian pekanan.

Akibatnya, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan meminta majikan untuk mematuhi kontrak kerja, beberapa di antaranya termasuk persyaratan bagi majikan untuk memberikan hari libur pekanan bagi pekerja rumah tangga dan pengasuh.

Menurut laporan itu, pihak berwenang Taiwan mengatakan mereka memandang ketidakmampuan pekerja rumah tangga untuk menghadiri kegiatan keagamaan sebagai bagian dari masalah perburuhan yang lebih luas, dan telah ada upaya lintas kementerian untuk mengatasinya.

Kementerian Tenaga Kerja Taiwan melanjutkan koordinasinya dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang dimulai pada Desember 2020 untuk memperluas kelayakan layanan respite care bersubsidi bagi para keluarga Taiwan.

Respite care memberikan bantuan jangka pendek yang memungkinkan lebih banyak pengasuh migran mengambil cuti untuk menghadiri acara keagamaan atau melakukan kegiatan lain tanpa mempertaruhkan pekerjaan mereka.

Namun, para pemimpin agama di Taiwan mengatakan, secara keseluruhan belum banyak kemajuan dalam masalah ini, dan mereka terus mendesak pihak berwenang untuk mengambil lebih banyak tindakan, menekankan pentingnya dukungan majikan, sebut laporan tersebut.

Pusin Tali, Duta Besar Taiwan untuk Kebebasan Beragama, dalam laporan tersebut mengatakan bahwa kegagalan Taiwan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk menjamin hak mereka untuk menghadiri layanan keagamaan pekanan, dapat mempengaruhi hubungan Taiwan dengan negara-negara asal pekerja migran.

Laporan tersebut, yang disusun oleh Departemen Luar Negeri setiap tahun sejak 1998, menawarkan tinjauan berbasis fakta tentang keadaan kebebasan beragama di hampir 200 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Sumber: CNA

Laporan: Redaksi