Situasi ketahanan pangan di Sudan memburuk dengan cepat, dengan lebih dari separuh populasi di negara Afrika tersebut, yakni sekitar 24,6 juta orang, menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan kekhawatirannya terkait situasi ketahanan pangan yang memburuknya dengan cepat di Sudan, dan menyerukan kepada para pihak untuk memfasilitasi akses terhadap bantuan kemanusiaan, demikian disampaikan juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan pada Selasa (24/12).

Setelah 20 bulan lebih dilanda konflik, lebih dari separuh populasi di Sudan, yakni sekitar 24,6 juta orang, menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, ungkap pernyataan tersebut, mengutip data terbaru yang didukung evaluasi PBB.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa, Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC), yang merupakan sistem pemantau kelaparan global, mengonfirmasikan bahwa kelaparan sedang terjadi setidaknya di lima wilayah di Sudan, termasuk kamp Zamzam di Darfur Utara dan sebagian area Pegunungan Nuba Barat. Krisis ini diperkirakan akan makin meluas, dengan lima wilayah tambahan diperkirakan akan menghadapi kelaparan antara Desember 2024 hingga Mei 2025.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa PBB dan mitra-mitranya sedang meningkatkan pengiriman bantuan pangan dan dukungan penting lainnya kepada masyarakat yang paling rentan, tetapi konflik yang sedang berlangsung serta pembatasan terhadap pergerakan pasokan dan personel bantuan terus membahayakan operasi penyaluran bantuan.

Guterres menegaskan kembali seruannya kepada para pihak untuk memfasilitasi akses yang cepat, aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan agar bantuan dan personel kemanusiaan dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan.

Sekjen PBB juga menggarisbawahi pentingnya penghentian pertikaian secara segera serta pencegahan eskalasi krisis Sudan lebih lanjut beserta dampaknya terhadap negara-negara tetangga pada 2025.

Guterres meminta dukungan dan kerja sama internasional yang sangat penting untuk mendorong para pihak mencapai penyelesaian konflik secara damai melalui gencatan senjata permanen serta meningkatkan pendanaan bagi aksi kemanusiaan.

Laporan: Redaksi