Sikap masyarakat internasional menyerukan diakhirinya pendudukan Israel serta berdirinya negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Mesir mengecam "dengan sangat keras" pernyataan terbaru Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyerukan pemberlakuan kedaulatan dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/11).

Pernyataan Mesir menganggap pernyataan Smotrich sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan internasional, dan semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, di samping Pendapat Penasihat (Advisory Opinion) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional mengenai pendudukan Israel atas wilayah Palestina."

Smotrich menyampaikan komentar tersebut pada Senin (11/11), mengungkapkan harapannya agar pada 2025 nanti Israel akan memperluas kedaulatannya atas Tepi Barat yang diduduki, dengan dukungan pemerintahan Amerika Serikat mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih Donald Trump.

Mesir menekankan bahwa "pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan ekstremis dari seorang anggota pemerintah Israel" seperti itu jelas mencerminkan sikap Israel yang menolak jalan damai.

Kairo juga memperingatkan bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu dapat memicu terjadinya ekstremisme dan kekerasan, seraya menekankan tanggung jawab masyarakat internasional untuk menegakkan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat diganggu gugat.

Menurut pernyataan Mesir tersebut, komentar Smotrich bertentangan dengan sikap masyarakat internasional, yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel serta berdirinya negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Laporan: Redaksi