Banner

Mesir kecam pernyataan menteri Israel terkait kedaulatan di Tepi Barat

Seorang pria berjalan melewati sejumlah kendaraan militer Israel dalam penyerbuan Israel di Tulkarm, Tepi Barat bagian utara, pada 7 November 2024. Seorang pria Palestina berusia 22 tahun tewas pada Kamis (7/11) akibat tembakan tentara Israel dalam sebuah operasi militer yang sedang berlangsung di Tulkarm, Tepi Barat bagian utara, demikian menurut sejumlah sumber medis Palestina. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)

Sikap masyarakat internasional menyerukan diakhirinya pendudukan Israel serta berdirinya negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

 

Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Mesir mengecam “dengan sangat keras” pernyataan terbaru Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyerukan pemberlakuan kedaulatan dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/11).

Pernyataan Mesir menganggap pernyataan Smotrich sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan internasional, dan semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, di samping Pendapat Penasihat (Advisory Opinion) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional mengenai pendudukan Israel atas wilayah Palestina.”

Smotrich menyampaikan komentar tersebut pada Senin (11/11), mengungkapkan harapannya agar pada 2025 nanti Israel akan memperluas kedaulatannya atas Tepi Barat yang diduduki, dengan dukungan pemerintahan Amerika Serikat mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih Donald Trump.

Sikap masyarakat internasional menyerukan
Para pria Yahudi ultra-Ortodoks berhadapan dengan aparat kepolisian di Yerusalem, pada 30 Juni 2024, saat memprotes keputusan Mahkamah Agung Israel yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengikutsertakan pria ultra-Ortodoks ke dalam wajib militer. Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni lalu memutuskan bahwa pemerintah harus mengikutsertakan pria ultra-Ortodoks ke dalam wajib militer, sebuah keputusan yang mengancam kestabilan pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza. (Xinhua/Jamal Awad)

Mesir menekankan bahwa “pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan ekstremis dari seorang anggota pemerintah Israel” seperti itu jelas mencerminkan sikap Israel yang menolak jalan damai.

Kairo juga memperingatkan bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu dapat memicu terjadinya ekstremisme dan kekerasan, seraya menekankan tanggung jawab masyarakat internasional untuk menegakkan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat diganggu gugat.

Menurut pernyataan Mesir tersebut, komentar Smotrich bertentangan dengan sikap masyarakat internasional, yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel serta berdirinya negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan