
Pemerintah AS masuki masa ‘shutdown’ untuk kali pertama dalam hampir 7 tahun

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara kepada awak media saat hendak meninggalkan Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 26 September 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Shutdown dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal meloloskan sebuah RUU pengeluaran jangka pendek yang akan memungkinkan pemerintahan tetap berjalan untuk sementara waktu.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) memasuki masa penutupan (shutdown) pada Rabu (1/10) pagi waktu setempat menyusul perpecahan partisan yang menghalangi Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan. Hal ini menandai penutupan pemerintahan (government shutdown) pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.Ratusan ribu pegawai federal mau tidak mau harus mengambil cuti tidak berbayar, dengan beberapa layanan publik berpotensi ditangguhkan atau ditunda, dan perilisan data ekonomi mungkin juga akan terdampak.Shutdown tersebut dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal meloloskan sebuah RUU pengeluaran jangka pendek yang akan memungkinkan pemerintahan tetap berjalan untuk sementara waktu. Resolusi lanjutan yang diusulkan oleh anggota Senat dari Partai Republik ditolak oleh para anggota dari Partai Demokrat, gagal mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskannya.Dalam negosiasi terbaru, tunjangan kesehatan menjadi salah satu poin utama yang diperdebatkan di antara kedua pihak. Pihak Partai Demokrat menuntut tunjangan perawatan kesehatan yang lebih kuat, termasuk perpanjangan subsidi yang ditingkatkan untuk Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA) yang akan berakhir pada akhir tahun ini, serta memulihkan kelayakan cakupan undang-undang tersebut untuk imigran tertentu yang berada di negara itu secara legal, termasuk pengungsi dan pencari suaka.Di sisi lain, pihak Partai Republik menentang langkah-langkah ini dan terus mendorong agar level pendanaan pemerintah saat ini dipertahankan untuk sementara guna memungkinkan lebih banyak waktu untuk negosiasi.Sebelumnya pada Selasa (30/9), pihak Partai Republik dan Partai Demokrat saling menyalahkan dan menuduh satu sama lain telah mendorong pemerintahan ke kondisi shutdown.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

PM Inggris dan Presiden Mesir perkuat kerja sama di sela-sela COP26
Indonesia
•
02 Nov 2021

Hujan deras di India dan Sri Lanka tewaskan 41 orang
Indonesia
•
12 Nov 2021

Turki tekan AS untuk berhenti dukung kelompok terror PYD/YPG
Indonesia
•
09 Mar 2021

Cendekiawan: Pembuangan air limbah nuklir Jepang "pengkhianatan" terhadap kepercayaan Pasifik
Indonesia
•
29 Aug 2023


Berita Terbaru

Perang AS-Iran masuk bulan keenam, ekonomi global masih bertahan? Ini jawaban IMF
Indonesia
•
12 Sep 2026

PBB: 1.500 warga Palestina terusir akibat pembongkaran Israel di Tepi Barat
Indonesia
•
12 Sep 2026

Aljazair putus hubungan diplomatik dengan UEA, duta besar diberi waktu 48 jam
Indonesia
•
12 Sep 2026

Houthi rebut kawasan Selat Bab al-Mandab, kuasai seluruh pesisir barat Yaman
Indonesia
•
12 Sep 2026
