Reinkarnasi Dalai Lama tidak sah tanpa pengakuan pemerintah China

Umat Buddha memanjatkan doa saat perayaan Hari Waisak di Kuil Kelaniya di Kelaniya, Sri Lanka, pada 30 Mei 2026. Foto ini digunakan sebagai foto dokumentasi. (Xinhua/Gayan Sameera)

Kolombo, Sri Lanka (Xinhua/Indonesia Window) – Penunjukan seseorang sebagai reinkarnasi Dalai Lama harus diakui oleh pemerintah China agar dianggap sah, demikian disampaikan oleh Maitipe Wimalasara Thero, tokoh biksu senior asal Sri Lanka.

Wimalasara menyampaikan hal itu kepada Xinhua dalam sebuah wawancara eksklusif setelah Dalai Lama menyatakan bahwa lembaganya memiliki "otoritas tunggal" untuk menunjuk penerus setelah kematiannya.

Wimalasara merupakan biksu, cendekiawan, sekaligus pendidik terkemuka di Sri Lanka.

Saat ini, Wimalasara menjabat sebagai pemimpin sekaligus direktur Parama Dhamma Chethiya Maha Pirivena, sebuah wihara Buddha sekaligus sekolah monastik penting di Kolombo, Sri Lanka. Didirikan pada 1841, wihara tersebut telah menjadi pusat pendidikan Buddha bagi umat awam dan biksu, menampung ratusan biksu yang sedang menempuh pendidikan dari berbagai belahan dunia.

Wimalasara juga menjabat sebagai kepala bagian bahasa Inggris dari World Buddhist Sangha Council, sebuah organisasi Buddhisme nonpemerintah berskala internasional.

"Saya cukup memahami konsep dalam Buddhisme Tibet mengenai Buddha Hidup, atau Tulku," tuturnya.

Wimalasara mengatakan bahwa Buddhisme Tibet merupakan tradisi yang kaya dan mendalam dalam Buddhisme Mahayana, yang dikenal dengan praktik-praktik uniknya.

Dalam Buddhisme Tibet, Buddha Hidup, atau Tulku, adalah sosok yang sangat dihormati dan diyakini sebagai reinkarnasi dari seorang guru terdahulu yang telah mencapai realisasi spiritual tingkat tinggi, papar Wimalasara, seraya menambahkan bahwa sistem ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan silsilah atau garis transmisi ajaran Buddhisme Tibet.

Wimalasara menekankan bahwa penetapan seorang Tulku harus mengikuti prosedur tradisional, dan prosesnya harus transparan serta dihormati oleh komunitas Buddha.

Selain itu, sistem reinkarnasi tersebut harus dijalankan demi kemaslahatan komunitas Buddha, melestarikan ajaran, serta menumbuhkan keharmonisan di antara para praktisi.

Di China, pengundian menggunakan guci emas merupakan metode dalam Buddhisme Tibet untuk menentukan jiwa reinkarnasi dari seorang Buddha Hidup Agung yang sudah meninggal.

Metode ini secara resmi diperkenalkan pada 1792 saat masa pemerintahan Kaisar Qianlong dari Dinasti Qing (1644-1911). Sejak saat itu, pengundian dengan guci emas telah menjadi tradisi yang mapan dan secara luas dipraktikkan sebagai ritual keagamaan.

Sesuai dengan Peraturan tentang Reinkarnasi Buddha Hidup Tibet, metode guci emas harus diterapkan dalam proses reinkarnasi seorang Buddha Hidup apabila penetapan dirinya sendiri sebagai Buddha Hidup ditentukan melalui metode ini.

Permohonan untuk dibebaskan dari prosedur tersebut harus diajukan melalui kantor urusan agama di tingkat provinsi (atau daerah otonom) kepada Administrasi Negara untuk Urusan Keagamaan, atau, dalam kasus penetapan yang penting, kepada Dewan Negara China untuk mendapatkan persetujuan.

Sejak metode guci emas dimandatkan, pemilihan reinkarnasi selalu berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Ritual tersebut hanya dapat ditiadakan dalam kondisi khusus dan dengan persetujuan dari pemerintah pusat.

Wimalasara mengatakan bahwa pemerintah China merupakan otoritas tertinggi dalam pengakuan reinkarnasi Dalai Lama, "karena memang begitulah praktik yang berlaku."

"Meskipun Dalai Lama adalah seorang pemimpin agama, beliau seharusnya memahami bahwa pengesahan tersebut diperlukan untuk melanjutkan misinya. Kita tidak dapat mengabaikan tradisi keagamaan," kata Wimalasara.

"Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, kita tidak dapat menjalankan kehidupan beragama dengan baik," katanya.

Reinkarnasi bukanlah sekadar keinginan atau rencana seseorang, dan tidak dapat terjadi begitu saja, imbuh Wimalasara.

Laporan: Redaksi

 

Bagikan

Komentar

Berita Terkait