Reformasi pengembangan SDM Indonesia mencakup bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial.

Manila, Filipina (Xinhua/Indonesia Window) – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) pada Rabu (10/12) mengumumkan bahwa pihaknya menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS untuk mendukung reformasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial.

*1 dolar AS = 16.677 rupiah

Subprogram ketiga dari Program Peningkatan Produktivitas melalui Pengembangan SDM (Boosting Productivity through Human Capital Development Program) berfokus pada institusionalisasi reformasi dari dua subprogram sebelumnya yang masing-masing telah disetujui pada 2021 dan 2023.

Subprogram pertama menetapkan landasan regulasi dan inisiatif percontohan, dan subprogram kedua memperluas implementasi. Sementara itu, subprogram ketiga ini mengintegrasikan reformasi-reformasi tersebut ke dalam sistem nasional Indonesia untuk mendukung produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Area reformasi utama meliputi kebijakan asuransi kesehatan yang memperluas cakupan perawatan pencegahan untuk menyertakan skrining kanker payudara dan kanker serviks serta pencegahan anemia pada remaja putri. ADB mengatakan bahwa reformasi-reformasi tersebut memberdayakan perempuan dengan mengizinkan mereka memilih fasilitas kesehatan primer bagi diri mereka dan mencari perawatan di tempat yang mereka rasa aman.

Program kartu prakerja, yang telah melatih lebih dari 18 juta orang, diperbarui dengan konten tentang keterampilan hijau dan kecerdasan buatan. Selain itu, sebuah platform bimbingan karier digital baru membantu mencocokkan lulusan dengan peluang kerja.

Program tersebut mendukung pendirian 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tambahan melalui kerja sama dengan universitas-universitas. Program ini juga mewajibkan semua universitas negeri mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.

Program itu juga telah membentuk tim-tim koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasional di 63 persen provinsi di Indonesia agar dapat semakin menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Program tersebut meningkatkan transfer fiskal berbasis kinerja untuk menyelaraskan pengeluaran daerah dengan prioritas nasional.

Laporan: Redaksi