PM Finlandia: Penundaan ratifikasi keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO coreng kredibilitas aliansi

Foto yang diabadikan pada 6 April 2022 ini menunjukkan sebuah patung dan bendera di markas besar NATO di Brussel, Belgia. (Xinhua/Zheng Huansong)
Ratifikasi permohonan keanggotaan NATO masih tertunda karena Turkiye dan Hongaria belum secara resmi mendukung aksesi kedua negara itu.
Helsinki, Finlandia (Xinhua) – Penundaan ratifikasi permohonan keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) Finlandia dan Swedia mencoreng kredibilitas aliansi tersebut, ungkap Perdana Menteri (PM) Finlandia Sanna Marin di Helsinki pada Selasa (28/2)."Kami (Finlandia dan Swedia) sudah berharap untuk menjadi anggota NATO," katanya. "Finlandia dan Swedia memenuhi semua kriteria seperti yang telah disebutkan, dan kami masih menunggu. Tentu saja, ini menekan kebijakan pintu terbuka NATO; hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas NATO," sebut Marin dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg yang sedang berkunjung.
Perdana Menteri (PM) Finlandia Sanna Marin (kiri) berbicara dalam sebuah konferensi pers bersama PM Swedia Ulf Kristersson di Stockholm, Swedia, pada 2 Februari 2023. (Xinhua/Kantor Pemerintah Swedia/Ninni Andersson)
Orang-orang berpartisipasi dalam sebuah aksi unjuk rasa di Madrid, Spanyol, pada 26 Juni 2022. (Xinhua/Juan Carlos Rojas)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Trump sebut Venezuela akan ekspor 30-50 juta barel minyak ke AS
Indonesia
•
07 Jan 2026

Denmark: Investigasi awal tunjukkan kebocoran jalur pipa Nord Stream karena ledakan
Indonesia
•
19 Oct 2022

Ukraina turunkan batas usia minimal untuk mobilisasi angkatan bersenjata jadi 25 tahun
Indonesia
•
03 Apr 2024

Twitter minta karyawan yang dipecat untuk kembali
Indonesia
•
07 Nov 2022
Berita Terbaru

Kongres AS bantah klaim Trump soal militer Rusia dan China di Greenland
Indonesia
•
10 Feb 2026

Fokus Berita - Ilmuwan dunia pun terjerat godaan Epstein
Indonesia
•
10 Feb 2026

Sekjen PBB sebut semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak punya validitas hukum
Indonesia
•
10 Feb 2026

Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB
Indonesia
•
09 Feb 2026
