Ramadan 1447 – Hilal tak terlihat, pemerintah RI tetapkan 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (tengah) usai membacakan hasil sidang isbat penentuan 1 Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). (Kementerian Agama RI)

1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026, berdasarkan hasil pengamatan bulan di 96 titik di seluruh Indonesia.

 

Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Kementerian Agama RI telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Agama (menag) Nasaruddin Umar saat membacakan hasil sidang isbat penentuan 1 Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.

"Disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," ujar Menag RI.

Sebelumnya, Menag Nasaruddin memaparkan metode penetapan awal bulan Qomariyah di Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

“Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan ketinggian berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Artinya, hilal belum memenuhi kriteria imkan rukyat bahkan masih dalam kondisi ghairu wujudil hilal (belum terwujud karena masih di bawah ufuk),” urainya.

Dia menambahkan, sudut elongasi juga tercatat sangat rendah, berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Dengan demikian, secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegas Nasaruddin.

Sidang isbat dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Turut hadir pula perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui saluran media sosial Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Dalam seminar tersebut dipaparkan prinsip dan metode penentuan awal bulan Qomariyah, disertai diskusi panel bersama para narasumber yang membahas hisab, rukyat, dan ilmu falak dari berbagai perspektif.

Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat.

“Dalam sidang tersebut, kami bermusyawarah secara terbuka bersama para pakar ilmu falak dan astronomi, wakil rakyat, MUI, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” jelas Menag Nasaruddin.

Menag RI berharap keputusan pemerintah tersebut memungkinkan seluruh Umat Islam di Tanah Air memulai ibadah puasa secara bersama-sama.

“Semoga hal ini menjadi simbol kebersamaan Umat Islam dan mencerminkan persatuan sebagai sesama anak bangsa,” ucapnya.

“Apabila terdapat sebagian umat Islam yang menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan dan metode yang berbeda, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menjadi sebab perpecahan. Jadikanlah perbedaan sebagai kekayaan yang indah. Indonesia telah berpengalaman berbeda namun tetap utuh dalam persatuan,” ujar Menag Nasaruddin.

Laporan: Redaksi

 

Bagikan

Komentar

Berita Terkait