Potensi lahan kering untuk biomassa di Jawa capai 916.000 hektare

potensi lahan kering jawa
Ilustrasi. Batang tebu kering dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomassa. (PublicDomainPictures from Pixabay)
Advertiser Popin

Apabila PLN mengimplementasikan kebijakan co-firing 5,0 persen pada 16 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) miliknya, maka potensi lahan kering yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber biomassa seluas 189.000 hektare. 

Jakarta (Indonesia Window) – Pulau Jawa memiliki potensi lahan kering untuk memproduksi biomassa mencapai seluas 916.000 hektare dalam area 60 kilometer dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kata Direktur Pusat Penelitian Bioenergi dan Surfaktan Institut Pertanian Bogor (IPB) Meika Syahbana Rusli. 

“Potensi biomassa secara garis besar bisa diperoleh dari pertanian dan perkebunan,” kata Meika dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat, menurut Kantor Berita Antara.

Apabila PLN mengimplementasikan kebijakan co-firing 5,0 persen pada 16 PLTU miliknya, maka lahan yang dibutuhkan hanya seluas 189.000 hektare. 

Sementara itu, jika persentase ditingkatkan menjadi 10 persen atau sekitar 379.000 hektare, berarti lahan masih cukup untuk pengembangan biomassa.

Teknologi co-firing merupakan salah satu cara untuk menurunkan emisi karbon pada PLTU bertenaga batu bara. 

Hamparan lahan kering yang terbentang luas di Pulau Jawa menjadi modal utama untuk mengembangkan budidaya tanaman sumber energi sebagai bahan baku utama biomassa dalam program substitusi energi.

potensi lahan kering jawa
Ilustrasi. Pembangkit listrik bertenaga batu bara disebut menghasilkan satu kilogram emisi karbon untuk setiap Kwh yang dihasilkan. (Raisa Milova on Unsplash)

Menurut Meika, sumber energi biomassa dari limbah sawit di Riau bisa mencapai 20 juta ton. 

Di Pulau Jawa, menurutnya, lahan pertanian yang menghasilkan jerami dan sekam juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Meika berpendapat, pemerintah dan PLN harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan energi dari sumber energi terbarukan seperti biomassa.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan, kategori hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa saja sudah cukup potensial untuk menghasilkan biomassa. 

Tanpa memperhitungkan kategori pengelolaan hutan lain seperti hutan alam, izin pemanfaatan untuk perhutanan sosial, serta kemitraan kehutanan, potensi lahan untuk biomassa mencapai 572.000 hektare. 

Guna mendapatkan sumber biomassa yang cukup, Meika mengatakan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembudidayaan tanaman sumber energi seperti kaliandra, gamal, lamtoro, sengon, dan lainnya. 

Sejauh ini, IPB telah melakukan analisa kelayakan dan keekonomian pada potensi kayu yang dinilai kompetitif bila ditanam dan dijual oleh petani.

Namun demikian, imbuhnya, kebijakan pemerintah atau mekanisme dukungan dibutuhkan untuk menerapkan co-firing dengan biomassa.

Meika mencontohkan, Jepang dan Korea Selatan, meski tak memiliki sumber biomassa dalam jumlah yang memadai, mampu menjalankan program pengembangan biomassa dengan cara impor yang didukung oleh kebijakan nasional masing-masing negara.

“Amerika Utara, Brazil dan Australia tidak mampu melakukannya karena dukungan pemerintah tidak memadai. Jadi catatannya, (pengembangan biomassa) bisa berjalan jika ada dukungan kebijakan dan insentif,” ujarnya.

Emisi karbon

Sementara itu, PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan porsi energi bersih dan menuju netralitas karbon pada 2060.

Setelah menerapkan langkah co-firing dengan memadukan porsi biomassa dengan PLTU yang ada saat ini, kini PLN melibatkan peran serta masyarakat untuk menyukseskan agenda transisi energi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan, dengan pemanasan global yang kian memprihatinkan, masa depan Bumi sangat mungkin bertambah suram bila tak ada upaya bersama untuk mencegah bencana iklim terjadi. 

Apalagi, imbuhnya, setiap Kwh (kilowatt per jam) listrik yang dihasilkan mengandung emisi karbon yang harus dikendalikan.

PLN memiliki aset PLTU yang masih mengandalkan batu bara, sehingga upaya mengurangi emisi lewat co-firing selain melakukan pensiun dini atas aset tersebut.

Pembangkit listrik bertenaga batu bara disebut menghasilkan satu kilogram emisi karbon untuk setiap Kwh yang dihasilkan.

“Kami hadir di sini untuk menentukan masa depan kita semua. Generasi mendatang harus punya masa depan lebih baik. Caranya, kolaborasi untuk mengurangi emisi karbon,” ujar Darmawan.

Laporan: Redaksi

Advertiser Popin

Berkomentar?

Please enter your comment!
Please enter your name here