Perjanjian Asosiasi UE-Israel, yang telah berlaku sejak tahun 2000 sebagai landasan hukum bagi hubungan perdagangan UE dengan Israel, harus ditangguhkan “demi konsistensi dan juga empati” terhadap Lebanon dan Gaza.

Madrid, Spanyol (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez pada Jumat (10/4) menyerukan kepada Uni Eropa (UE) untuk menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel, mengingat pengeboman berkelanjutan mereka terhadap Lebanon dan berbagai tindakannya di Gaza.

"Kita tidak boleh membiarkan Gaza lainnya di Lebanon," kata Sanchez seperti dikutip kantor berita Spanyol, Agencia EFE. Eropa harus bertindak menghadapi "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional" yang dilakukan Israel, katanya.

Perjanjian Asosiasi UE-Israel, yang telah berlaku sejak tahun 2000 sebagai landasan hukum bagi hubungan perdagangan UE dengan Israel, harus ditangguhkan "demi konsistensi dan juga empati," setelah Israel "menginjak-injak dan melanggar" banyak pasal dalam perjanjian tersebut, ujar Sanchez. "Spanyol siap mengambil langkah ini bersama banyak negara Eropa lainnya," imbuhnya.

Pemimpin Spanyol itu juga menyerukan pembentukan pasukan Eropa "bukan dalam 10 tahun, bukan dalam dua tahun, melainkan sekarang," sebagai respons atas ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk keluar dari NATO.

Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares juga mengkritik serangan Israel di Lebanon, mengatakan, "tingkat kekerasan serta pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia internasional yang dilakukan Israel tidak dapat diterima."

Sanchez menyampaikan pernyataan tersebut setelah PM Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat menuding Spanyol melancarkan "perang diplomatik" terhadap Israel.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya pada Kamis (9/4), serangan Israel terhadap Lebanon telah mengakibatkan lebih dari 1.700 orang tewas dan hampir 6.000 orang terluka. Lebih dari 1 juta orang, sekitar seperlima dari populasi negara tersebut, telah mengungsi.

Laporan: Redaksi