PBB prediksi China akan dorong pemulihan ekonomi di Asia Timur tahun ini
Pertumbuhan ekonomi Asia Timur diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4 persen pada 2023 dari perkiraan 3,2 persen pada 2022, didorong oleh perbaikan ekonomi China.
Bangkok, Thailand (Xinhua) – Pertumbuhan ekonomi di Asia Timur diproyeksikan meningkat cepat pada 2023 didorong oleh perbaikan ekonomi China, menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/ESCAP) pada Kamis (2/2).
.jpg)
Mengutip laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia (World Economic Situation and Prospects/WESP) 2023 PBB, ESCAP yang berkantor pusat di Bangkok mengatakan dalam konferensi pers daring bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Timur diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4 persen pada 2023 dari perkiraan 3,2 persen pada 2022.
Laporan itu mengatakan perekonomian China diperkirakan akan meningkat cepat setelah pemerintahnya baru-baru ini mengoptimalkan sejumlah langkah pencegahan COVID-19 serta melonggarkan kebijakan moneter dan fiskal, seraya menambahkan bahwa perekonomian negara itu diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan 3,0 persen pada 2022.
Namun, laporan itu menggarisbawahi bahwa meskipun ditopang oleh perekonomian China, pemulihan ekonomi di kawasan itu masih rapuh. Banyak perekonomian (selain China) kehilangan daya di tengah memudarnya permintaan yang terpendam (pent-up demand), meningkatnya biaya hidup, serta melemahnya permintaan ekspor dari Amerika Serikat dan Eropa.
Prospek ekonomi jangka pendek Asia Timur dan Selatan menghadapi lingkungan global yang memburuk, yang tengah dibayangi oleh inflasi tajam, krisis pangan dan energi, dan deflasi utang, ungkap laporan itu.
“Risiko iklim diperkirakan akan terus memengaruhi banyak negara di kawasan ini, memperburuk kerawanan pangan dan menambah tekanan lebih lanjut terhadap inflasi,” sebut laporan itu memperingatkan.
Periode pelemahan ekonomi yang berkepanjangan akan menghambat pemberantasan kemiskinan dan membatasi kemampuan sejumlah negara untuk berinvestasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara lebih luas, kata laporan itu, seraya menyerukan upaya kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan ini.
Laporan: Redaksi
