
Biden rilis perintah eksekutif untuk atasi berbagai risiko AI

Gambar tangkapan layar yang diambil dari streaming PBS ini menunjukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden (kiri) dan Wakil Presiden AS Kamala Harris pada upacara penandatanganan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menetapkan standar-standar keselamatan dan keamanan bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan mengatasi berbagai risiko teknologi baru tersebut di Washington DC pada 30 Oktober 2023. (Xinhua)
Perintah eksekutif Joe Biden tentang kecerdasan buatan bertujuan untuk menetapkan standar-standar keselamatan dan keamanan bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan mengatasi berbagai risiko teknologi baru tersebut.
Washington, AS (Xinhua) – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (30/10) mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menetapkan standar-standar keselamatan dan keamanan bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan mengatasi berbagai risiko teknologi baru tersebut."Perintah Eksekutif itu menetapkan standar-standar baru untuk keselamatan dan keamanan AI, melindungi privasi warga Amerika, memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil, membela konsumen dan pekerja, mendorong inovasi dan kompetisi, memajukan kepemimpinan Amerika di seluruh dunia, dan banyak lagi," demikian disampaikan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.Perintah tersebut mengharuskan "pengembang dari sistem AI paling kuat" untuk membagikan hasil uji keamanan dan informasi penting lainnya kepada pemerintah AS sebelum dirilis ke publik.Perintah itu, yang ditandatangani Biden di Gedung Putih, juga mengarahkan badan-badan tersebut untuk menetapkan standar bagi pengujian itu dan mengatasi risiko kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan keamanan siber terkait.Berdasarkan perintah tersebut, Institut Standar dan Teknologi Nasional AS akan menetapkan standar-standar ketat untuk pengujian tim merah yang ekstensif guna memastikan keamanan sebelum dirilis ke publik.Departemen Keamanan Dalam Negeri AS akan menerapkan standar-standar itu pada sejumlah sektor infrastruktur penting serta membentuk Dewan Keselamatan dan Keamanan AI.Sementara itu, Departemen Perdagangan AS akan "mengembangkan panduan untuk autentikasi dan watermarking konten" demi memberi label pada item atau hal-hal yang dihasilkan oleh AI, guna memastikan komunikasi pemerintah jelas.Perintah tersebut juga menetapkan persyaratan bagi regulator kekayaan intelektual dan lembaga penegak hukum federal untuk menangani penggunaan karya hak cipta dalam pelatihan AI, termasuk seruan "mengevaluasi sistem AI untuk pelanggaran hukum kekayaan intelektual."Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

COVID-19 – Vaksin Rusia ketiga akan didaftarkan dalam sebulan
Indonesia
•
16 Oct 2020

COVID-19 – Rusia siap luncurkan uji klinis vaksin semprot hidung
Indonesia
•
24 Aug 2021

Tim ilmuwan China luncurkan LLM multimoda pertama di dunia di bidang ilmu geografi
Indonesia
•
21 Sep 2024

Para ahli paleontologi temukan fosil owa tertua di China barat daya
Indonesia
•
30 Sep 2022


Berita Terbaru

China bantah AI-nya “meniru” AS: Kami membangunnya dengan kekuatan sendiri
Indonesia
•
10 Sep 2026

XPeng mulai produksi massal robot humanoid, IRON siap dijual ke dunia pada 2027
Indonesia
•
09 Sep 2026

Makam berusia lebih dari 4.000 tahun ditemukan di Saqqara, Mesir
Indonesia
•
09 Sep 2026

Huawei habiskan 319 triliun rupiah untuk riset, Mate XT 2 dan cip baru jadi hasilnya
Indonesia
•
07 Sep 2026
