Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya atas pelanggaran etik yang dilakukannya, dengan menunjuk seorang anggota kabinet yang memiliki rekam jejak hukuman penjara.

Bangkok, Thailand (Xinhua/Indonesia Window) – Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Rabu (14/8) memberhentikan Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin dari jabatannya atas pelanggaran etik yang dilakukannya dengan menunjuk seorang anggota kabinet yang memiliki rekam jejak hukuman penjara.

Para hakim setuju dengan lima suara banding empat untuk mengakhiri status perdana menteri Srettha karena melanggar standar etik menurut konstitusi negara tersebut. MK juga membubarkan kabinetnya, tetapi anggota kabinet yang tersisa akan terus menjalankan tugas sebagai pejabat sementara sampai kabinet baru dilantik.

Penunjukan Pichit Chuenban sebagai Menteri Kantor Perdana Menteri (Minister of the Prime Minister's Office), meskipun diketahui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik, mengindikasikan bahwa Srettha telah melakukan pelanggaran etik serius dan didiskualifikasi berdasarkan konstitusi, kata pengadilan yang terdiri dari sembilan panel itu.

Putusan tersebut diambil setelah sekelompok 40 mantan senator mengajukan petisi ke pengadilan untuk memutuskan apakah penunjukan Srettha terhadap Pichit, yang menjalani hukuman penjara enam bulan atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan setelah upaya penyuapan, merupakan tindakan tidak etis dan melanggar Konstitusi.

Setelah putusan tersebut, Srettha mengatakan bahwa dia menghormati putusan pengadilan. "Saya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mematuhi prinsip etik selama hampir satu tahun masa jabatan saya."

Kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini dapat disesuaikan tergantung pada keputusan pemerintah yang baru, katanya kepada para wartawan di gedung pemerintahan.

Dia menambahkan bahwa Wakil PM Phumtham Wechayachai saat ini sedang kembali ke Thailand dari luar negeri untuk mengambil alih jabatan sebagai PM sementara, sementara pemilihan PM baru oleh parlemen sedang berlangsung.

Srettha (62) sebelumnya memimpin perusahaan properti raksasa Sansiri dan baru bergabung dengan dunia politik menjelang pemilihan umum 2023. Dia menjadi salah satu kandidat PM dari Partai Pheu Thai yang berkuasa.

Kandidat PM harus telah dinominasikan oleh partai mereka sebelum pemilihan. Paetongtarn Shinawatra (37), putri mantan PM Thaksin Shinawatra, dan Chaikasem Nitisiri (75) adalah dua kandidat yang memenuhi syarat dari Partai Pheu Thai.

Menurut parlemen Thailand, Dewan Perwakilan Rakyat Thailand yang terdiri dari 500 anggota dijadwalkan akan bersidang pada Jumat (16/8) untuk memilih PM berikutnya di negara Asia Tenggara tersebut.

Laporan: Redaksi