Pengolahan sagu masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024

Pekan Sagu Nasional 2020 pada Selasa (20/10/2020) diselenggarakan secara serentak di kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian serta di 13 provinsi yang merupakan sentra penghasil sagu di tanah air. (Kementerian Perindustrian RI)

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah memasukkan pengolahan sagu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menunjukkan pentingnya sagu bagi ketahanan pangan nasional, terutama saat menghadapi krisis pangan seperti yang diprediksi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Pada Pekan Sagu Nusantara (PSN) dengan tema ‘Sagu Pangan Sehat untuk Indonesia Maju’ di Jakarta pada Selasa (20/10), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat menjadi alternatif pangan nasional.

Sejak zaman dahulu, sagu telah menjadi pangan utama masyarakat kawasan timur Indonesia.

Bahkan, sagu telah banyak diolah lebih lanjut menjadi ethanol dan fruktosa yang digunakan dalam industri makanan dan minuman.

“Selain sebagai bahan pangan, sagu menghasilkan glukosa yang dapat dijadikan asam organik untuk industri kimia, farmasi dan energi,” jelas Agus Gumiwang.

Sagu juga bisa diolah menjadi dextrin yang umum digunakan di industri kayu, kosmetik, farmasi, dan pestisida.

Menteri menambahkan, di tengah pandemik saat ini, ketahanan pangan nasional menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan pasokan pangan yang sehat selalu tersedia bagi masyarakat.

“Pengembangan sagu sebagai salah satu pangan pokok perlu diakselerasi. Sebab, selain berbasis kearifan lokal, hilirisasi sagu juga dapat menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

“Namun demikian, peningkatan diversifikasi pangan lokal harus dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang produk pangan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat memberikan pilihan kepada masyarakat agar mengonsumsi berbagai sumber pangan bernutrisi lainnya seperti sagu, singkong, jagung, dan lainnya,” imbuh menperin.

Menurut dia, pertumbuhan industri pengolahan memerlukan peran pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat memperbaiki infrastruktur di sentra-sentra penghasil sagu.

“Sebab, pohon sagu pada umumnya tumbuh di remote area (daerah terpencil) dengan infrastruktur yang kurang memadai seperti akses jalan dan listrik,” kata Agus Gumiwang.

Dalam rangka Pekan Sagu Nusantara 2020, menperin mengapresiasi pemerintah daerah dan para pelaku industri kecil menengah (IKM) yang telah mengembangkan sagu menjadi makanan dan aneka produk turunan lainnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan, potensi pengembangan sagu di daerahnya sangat besar.

Dari 510 ribu hektare lahan sagu, luas yang digarap baru sekitar 20 ribu hektare atau sekira 3,93 persen. Selebihnya merupakan hutan sagu, katanya.

Peringatan Pekan Sagu Nasional 2020 diselenggarakan secara serentak di kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian serta di 13 provinsi yang merupakan sentra penghasil sagu di tanah air.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan