Jepang gelar pemilu saat musim ujian masuk universitas, PM Takaichi kena semprot

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kanan, depan) menyampaikan pidato bersama Hirofumi Yoshimura (kiri, depan), ketua Partai Inovasi Jepang, dalam acara kampanye di Tokyo, Jepang, pada 27 Januari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Pemilihan anggota DPR Jepang akan digelar pada 8 Februari 2026, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh negara tersebut.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menerima semakin banyak kecaman terkait waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang, seiring para tokoh oposisi dan pendidikan memperingatkan bahwa pemilu tersebut dapat mengganggu ujian masuk universitas dan mengurangi partisipasi kaum muda.
Pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari itu akan menjadi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang pertama yang diadakan pada Februari sejak 1990, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh Jepang.
Takaichi, yang secara tiba-tiba membubarkan majelis rendah pada Januari, mendesak para siswa untuk memanfaatkan pemungutan suara lebih awal. Namun, Toshiko Takeya, seorang pemimpin dari Partai Komeito, mengatakan bahwa beban yang ditanggung oleh peserta ujian akan sangat berat, seraya menyebut langkah Takaichi "sangat tidak masuk akal", demikian dikutip oleh Kyodo News.
Sementara itu, Yoshihiko Noda, salah satu pemimpin Aliansi Reformasi Sentris yang baru dibentuk, mengatakan bahwa pemilu itu dapat merampas kesempatan kaum muda yang ingin mengikuti pemilu "demi masa depan mereka sendiri" untuk memberikan suara.
Kekhawatiran juga terpusat pada potensi dampak kampanye yang berisik di dekat sekolah dan lokasi ujian. Meskipun undang-undang pemilihan pejabat publik Jepang mendesak para kandidat untuk menghindari aktivitas yang berisik di sekitar lembaga pendidikan, undang-undang itu tidak menyertakan sanksi.
Seraya menyatakan bahwa pengendalian diri secara sukarela oleh sebagian kandidat saja mungkin tidak cukup untuk melindungi para siswa selama ujian yang begitu penting, Kaori Suetomi, seorang profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, mengatakan bahwa ketumpangtindihan tersebut menggarisbawahi perlunya meninjau kembali aturan hukum tentang waktu pemilu dan praktik kampanye.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Pakar sebut mengembalikan hubungan China-AS ke jalur yang benar berdampak baik bagi dunia
Indonesia
•
15 Nov 2022

Sebanyak 1,7 miliar Muslim dunia perkuat ekonomi Islam
Indonesia
•
20 Dec 2019

Hamas sebut perundingan tak langsung dengan Israel kembali dilanjutkan di ibu kota Qatar
Indonesia
•
04 Jan 2025

Bank Dunia salurkan 280 juta dolar AS untuk Afghanistan
Indonesia
•
11 Dec 2021
Berita Terbaru

Faksi-faksi perjuangan Palestina pertahankan senjata
Indonesia
•
05 Feb 2026

Saat tegang dengan AS, Iran luncurkan pangkalan rudal bawah tanah baru
Indonesia
•
05 Feb 2026

Ancaman ISIS kian meningkat, rekrut teroris asing dan perkuat teknologi
Indonesia
•
05 Feb 2026

Menlu Rusia: Remiliterisasi Jepang ancam stabilitas Asia-Pasifik
Indonesia
•
04 Feb 2026
