
Jepang gelar pemilu saat musim ujian masuk universitas, PM Takaichi kena semprot

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kanan, depan) menyampaikan pidato bersama Hirofumi Yoshimura (kiri, depan), ketua Partai Inovasi Jepang, dalam acara kampanye di Tokyo, Jepang, pada 27 Januari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Pemilihan anggota DPR Jepang akan digelar pada 8 Februari 2026, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh negara tersebut.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menerima semakin banyak kecaman terkait waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang, seiring para tokoh oposisi dan pendidikan memperingatkan bahwa pemilu tersebut dapat mengganggu ujian masuk universitas dan mengurangi partisipasi kaum muda.
Pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari itu akan menjadi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang pertama yang diadakan pada Februari sejak 1990, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh Jepang.
Takaichi, yang secara tiba-tiba membubarkan majelis rendah pada Januari, mendesak para siswa untuk memanfaatkan pemungutan suara lebih awal. Namun, Toshiko Takeya, seorang pemimpin dari Partai Komeito, mengatakan bahwa beban yang ditanggung oleh peserta ujian akan sangat berat, seraya menyebut langkah Takaichi "sangat tidak masuk akal", demikian dikutip oleh Kyodo News.
Sementara itu, Yoshihiko Noda, salah satu pemimpin Aliansi Reformasi Sentris yang baru dibentuk, mengatakan bahwa pemilu itu dapat merampas kesempatan kaum muda yang ingin mengikuti pemilu "demi masa depan mereka sendiri" untuk memberikan suara.
Kekhawatiran juga terpusat pada potensi dampak kampanye yang berisik di dekat sekolah dan lokasi ujian. Meskipun undang-undang pemilihan pejabat publik Jepang mendesak para kandidat untuk menghindari aktivitas yang berisik di sekitar lembaga pendidikan, undang-undang itu tidak menyertakan sanksi.
Seraya menyatakan bahwa pengendalian diri secara sukarela oleh sebagian kandidat saja mungkin tidak cukup untuk melindungi para siswa selama ujian yang begitu penting, Kaori Suetomi, seorang profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, mengatakan bahwa ketumpangtindihan tersebut menggarisbawahi perlunya meninjau kembali aturan hukum tentang waktu pemilu dan praktik kampanye.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Pangeran Harry dari Inggris menangkan gugatan peretasan telepon terhadap Mirror Group Newspapers
Indonesia
•
18 Dec 2023

Sistem baru universitas di Saudi sejalan dengan Visi 2030
Indonesia
•
30 Oct 2019

Rusia memveto draf resolusi DK PBB tentang senjata pemusnah massal di luar angkasa
Indonesia
•
29 Apr 2024

Fokus Berita – Pertemuan Putin dan utusan AS berakhir tanpa rencana kompromi untuk Ukraina
Indonesia
•
04 Dec 2025


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
