Pemerintahan sementara Afghanistan menempatkan keamanan, tata kelola, dan pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama.

Kabul, Afghanistan (Xinhua/Indonesia Window) – Saat Afghanistan menandai genap empat tahun pemerintahan sementaranya, negara tersebut berada pada momen yang krusial, menyeimbangkan antara kemajuan yang berarti dengan tantangan yang terus berlanjut.

Sejak merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021 setelah penarikan pasukan yang dipimpin Amerika Serikat (AS), pemerintahan sementara Afghanistan menempatkan keamanan, tata kelola, dan pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama. Empat tahun berlalu, serangan teroris berskala besar telah menurun, pos-pos pemeriksaan di Kabul mulai berkurang, dan beton penghalang ledakan secara bertahap menghilang dari lanskap kota.

Pemerintahan sementara tersebut juga telah mencapai swasembada di 130 sektor, sementara perdagangan dengan negara-negara tetangga dan wilayah lainnya telah berkembang. Mata uang afghani tetap relatif stabil terhadap dolar AS selama setahun terakhir

"Hari demi hari, perekonomian semakin membaik," kata ekonom Afghanistan Laal Zazai kepada Xinhua. "Miliaran telah diinvestasikan, mata uang stabil, dan upaya untuk menekan terorisme serta narkotika sambil mendorong perdagangan terus berlangsung."

Selama empat tahun terakhir, Afghanistan juga telah meningkatkan status misi diplomatiknya menjadi kedutaan besar di beberapa negara.

Terlepas dari berbagai pencapaian ini, Afghanistan menghadapi tantangan berat. Pakar politik Amanullah Hotaki mengatakan sanksi dan campur tangan asing tetap menjadi hambatan utama. "Negara-negara Barat menyeret kami ke dalam konflik dan menghancurkan ekonomi kami," katanya. "Pemerintah sekarang harus mendengarkan rakyat dan menyelesaikan masalah mereka."

Kembalinya lebih dari 2 juta warga Afghanistan, termasuk setengah juta anak-anak, dari Iran, Pakistan, dan sejumlah negara lainnya pada 2025 saja, seperti dilaporkan oleh UNICEF, telah memperburuk persaingan untuk pekerjaan yang semakin langka.

Zainul Abidin, seorang buruh di Kabul, setiap hari menunggu di persimpangan jalan untuk pekerjaan yang jarang datang. "Sejak para migran kembali, peluang kerja menghilang," katanya.

Demikian pula, Talee Mohammad, seorang pemilik toko, mengeluhkan penurunan perdagangan akibat berkurangnya bantuan internasional, sanksi, dan terbatasnya gaji pemerintah. "Bisnis dan keuntungan menurun," katanya. "Sanksi-sanksi ini sangat berdampak.

Di sektor pertanian, petani seperti Abdul Manan (63) yang menggarap lahan seluas sekitar 1,21 hektare di Kabul utara, menghadapi penurunan hasil panen. "Kekurangan air telah mengurangi hasil panen kami dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Salah satu isu sosial paling mendesak adalah penutupan sekolah bagi anak perempuan di atas kelas enam. Arezoo, seorang guru di sekolah swasta di Kabul, menyampaikan kekhawatirannya. "Sistem pendidikan Afghanistan telah mengalami beberapa kemajuan, tetapi jalan bagi siswa, terutama perempuan, sangat sulit. Kami berharap semua sekolah bisa dibuka kembali untuk memberikan masa depan yang lebih cerah bagi Afghanistan," katanya.

Laporan: Redaksi