Pembuangan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Samudra Pasifik mendapat penolakan keras dari para anggota parlemen dari partai oposisi utama di Korea Selatan, Partai Demokrat (Democratic Party/DP), dengan aksi unjuk rasa di pusat kota Seoul pada Jumat (25/8).

Seoul, Korea Selatan (Xinhua) – Para anggota parlemen dari partai oposisi utama di Korea Selatan (Korsel), Partai Demokrat (Democratic Party/DP), melakukan aksi unjuk rasa di pusat kota Seoul pada Jumat (25/8) untuk menyuarakan penentangan keras mereka terhadap pembuangan air limbah radioaktif ke lautan oleh Jepang.

Para anggota parlemen itu berkumpul di Lapangan Gwanghwamun di pusat kota Seoul, sembari memegang plakat bertuliskan ‘Jangan bunuh lautan kehidupan’, dan ‘Hentikan pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir Fukushima’.

Unjuk rasa tersebut dilakukan sehari setelah Jepang mulai membuang batch pertama air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Samudra Pasifik.

"Jepang mengancam umat manusia di seluruh dunia dengan senjata dan pedang selama Perang Dunia II. Kali ini, Jepang melakukan terorisme dengan merusak lingkungan dan mengancam kesehatan umat manusia di seluruh dunia untuk menghemat uang," kata Lee Jae-myung, Ketua Partai Demokrat, kepada para wartawan.

Lee mendesak Tokyo agar memilih pendekatan lain, seperti menyimpannya di darat, daripada mengambil langkah yang merugikan dan banyak dikritik dengan membuangnya ke laut, yang memicu gelombang penolakan di negara-negara tetangga.

"Jepang membuang (air limbah nuklir) ke laut untuk menghemat uang, jadi tidak bisakah kita menyuruh mereka untuk menyimpannya di darat dengan uang yang kita bayarkan? Pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir oleh Jepang ini adalah kejahatan terhadap umat manusia," ujar Lee.

Bersama warga Seoul, para anggota parlemen dari Partai Demokrat berpawai sejauh sekitar 5 km dari Lapangan Gwanghwamun menuju kantor kepresidenan Korsel, sembari meneriakkan slogan "Hentikan pembuangan ke laut" dan mengenakan selempang bertuliskan "Hentikan pembuangan limbah kontaminasi nuklir".

Di dekat kantor kepresidenan itu, para anggota parlemen juga menggunakan gunting untuk merobek-robek kain kuning panjang yang bertuliskan bahaya radiasi, sebagai bentuk demonstrasi atas tuntutan mereka untuk memutus aliran air limbah radioaktif dari Jepang.

Kim Yong-min, anggota parlemen dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa aksi protes dari partai tersebut dilakukan untuk menekan pemerintah Korsel agar menyuarakan secara tepat perihal pembuangan itu di kancah internasional serta mengambil berbagai langkah yang memungkinkan, seperti melayangkan gugatan terhadap pemerintah Jepang ke Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut.

"Pada pukul 13.00 kemarin, Jepang membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir Fukushima, dan saya datang ke sini karena saya sudah tidak tahan lagi," kata Nam Jong-seob, anggota majelis Provinsi Gyeonggi, kepada Xinhua.

Nam mengatakan bahwa seluruh lautan pada akhirnya akan terkontaminasi air limbah Fukushima, dan dirinya bersumpah akan mengerahkan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut dengan melakukan berbagai gerakan perlawanan.

"Lautan merupakan aset bersama umat manusia. Tidak ada satu negara pun yang berhak memonopolinya, dan tidak seharusnya. Lautan tidak hanya dimiliki oleh generasi kita saat ini. Saya rasa tugas kita saat ini adalah mewariskannya kepada generasi mendatang tanpa merusaknya sebisa mungkin," ujar Kim Seo-jin, seorang aktivis masyarakat, kepada Xinhua.

Kim yakin bahwa masyarakat Korsel akan memboikot produk perikanan Jepang karena langkah itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan penolakan mereka terhadap pemerintah Jepang.

Diguncang gempa dahsyat dan dihantam gelombang tsunami pada Maret 2011, PLTN Fukushima mengalami kerusakan inti (meltdown) dan menghasilkan sejumlah masif air yang tercemar zat radioaktif dari proses pendinginan bahan bakar nuklir.

Laporan: Redaksi