Fokus Berita – Hamas setujui draf gencatan senjata, tegaskan bukan kesepakatan pelucutan senjata

Sejumlah orang terlihat di sebuah jalan yang dipenuhi bangunan-bangunan yang hancur di Gaza City pada 19 Oktober 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) telah menginformasikan kepada para mediator mengenai persetujuan mereka terhadap draf final peta jalan perjanjian gencatan senjata Gaza fase kedua. Demikian diungkap sejumlah sumber Palestina kepada Xinhua pada Jumat (31/7).

Para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turkiye kini sedang menunggu tanggapan Israel sebelum memfinalisasi kesepahaman tersebut dan mengumumkan dimulainya fase kedua dari perjanjian itu, kata sumber-sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya.

Dalam pernyataan pers, Ghazi Hamad, seorang anggota delegasi perunding Hamas, mengatakan bahwa gerakan itu telah menyetujui rencana yang diajukan oleh Nickolay Mladenov, "perwakilan tinggi untuk Gaza" dari "Dewan Perdamaian" pimpinan Amerika Serikat (AS), setelah perubahan diterapkan pada sejumlah ketentuan.

Hamad mengatakan bahwa Hamas akan mengeluarkan pernyataan resmi nanti.

Hamad menggambarkan perundingan tersebut sebagai proses yang "sulit dan berat," seraya mengatakan bahwa Hamas berupaya mencapai "rumusan terbaik yang memungkinkan" yang dapat melayani kepentingan rakyat Palestina.

Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya telah mencapai kesepahaman mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian fase kedua tersebut, termasuk proses bertahap untuk mendaftar dan menyimpan senjata di bawah pengawasan komite nasional Palestina, ujar Hamad.

Hamad membantah laporan yang menyebut pengaturan tersebut sebagai pelucutan senjata. Dia menegaskan bahwa persoalan senjata tetap berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian, terutama penarikan pasukan Israel dari Gaza serta dimulainya upaya rekonstruksi.

Dia menegaskan bahwa Hamas tidak akan memenuhi komitmennya kecuali Israel juga melaksanakan kewajiban yang menjadi bagiannya sesuai dengan perjanjian tersebut.

Hamad juga mengatakan militer Israel tidak akan terlibat dalam proses pendaftaran dan penyimpanan senjata. Dia menambahkan bahwa penafsiran yang menyebut perjanjian itu mencakup pelucutan senjata faksi-faksi Palestina merupakan penafsiran yang "tidak akurat."

Menurut sumber-sumber Palestina, pertemuan yang berlangsung di Kairo sejak Rabu (29/7) mempertemukan para perunding Hamas, pejabat Mesir, serta para mediator dari Qatar dan Turkiye.

Perundingan-perundingan tersebut difokuskan pada pengaturan untuk beralih ke perjanjian gencatan senjata fase kedua serta penyelesaian berbagai isu keamanan, administrasi, dan politik yang masih tertunda, papar para sumber.

Para sumber menambahkan bahwa putaran perundingan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan yang dimulai di Kairo pada Juni lalu, yang melibatkan berbagai faksi Palestina dan mediator, yang berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian fase kedua.

Perkembangan ini terjadi tidak lama setelah Hamas menyelesaikan pemilihan internalnya, yang menetapkan Khalil al-Hayya sebagai kepala biro politik gerakan tersebut.

Para pejabat Palestina yang terlibat dalam perundingan mengatakan bahwa kepemimpinan baru Hamas menunjukkan kesiapan untuk mengambil apa yang mereka sebut sebagai "keputusan-keputusan politik penting" di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, serta memperlihatkan upaya memperkuat gencatan senjata dan membuka jalan bagi proses rekonstruksi.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait