
Kampanye disinformasi militer AS terhadap Sinovac di Filipina picu kecaman

Foto yang diabadikan pada 19 Februari 2020 ini menunjukkan Pentagon yang terlihat dari sebuah pesawat terbang yang melintas di atas Washington DC, Amerika Serikat. (Xinhua/Liu Jie)
Militer Amerika Serikat meluncurkan kampanye disinformasi rahasia untuk mendiskreditkan vaksin China di Filipina, negara yang terkena dampak parah oleh COVID-19.
Beijing, China (Xinhua) – Investigasi Reuters baru-baru ini menemukan bahwa militer Amerika Serikat (AS) meluncurkan kampanye disinformasi rahasia untuk mendiskreditkan vaksin China di Filipina, negara yang terkena dampak parah oleh COVID-19.Temuan ini memicu kecaman luas dari kalangan ahli kesehatan masyarakat terhadap skema AS. Sejumlah mantan pejabat intelijen AS bahkan turut mengecam kampanye disinformasi tersebut.Vaksin Sinovac buatan China, satu-satunya jenis yang tersedia di Filipina selama puncak pandemik COVID-19, berulang kali tercoreng oleh program Pentagon itu.Reuters melaporkan bahwa pihaknya mengidentifikasi setidaknya 300 akun di platform media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, yang cocok dengan deskripsi yang dibagikan oleh mantan pejabat militer AS yang mengetahui tentang operasi di Filipina itu.Hampir seluruh akun tersebut dibuat pada musim panas 2020 dan berfokus pada slogan #Chinaangvirus, yang berarti ‘China adalah virus’ dalam bahasa Tagalog, bahasa utama di Filipina."Kami tidak melihat hal ini dari perspektif kesehatan masyarakat," kata seorang perwira militer senior yang terlibat dalam program itu sebagaimana dikutip oleh Reuters. "Kami melihat bagaimana kami dapat menghancurkan China secara dengan kekacauan.Akibat kampanye disinformasi tersebut, tingkat vaksinasi di Filipina masih sangat rendah. Pada Juni 2021, presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte, melalui televisi mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.Pada saat itu, hanya sekitar 2,1 juta dari 114 juta penduduk Filipina yang telah menerima vaksinasi lengkap, jauh di bawah target 70 juta untuk tahun itu."Lebih dari 60.000 orang Filipina meninggal dunia, dan banyak dari mereka seharusnya selamat jika tidak ada kampanye disinformasi terhadap vaksin Sinovac," ujar mantan juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, di media sosialnya.Cho-Chiong Tan, seorang dokter sekaligus associate professor di Institut Kedokteran di Far Eastern University, mengatakan bahwa laporan Reuters itu "mengejutkan seluruh Filipina.""Fitnah jahat dari AS secara serius merugikan kesehatan rakyat Filipina dan menghambat upaya Filipina untuk memerangi COVID-19," kata Tan, seraya menambahkan bahwa ketidakpercayaan dan kepanikan seputar keamanan vaksin menyebabkan beberapa orang tidak melakukan vaksinasi, sehingga meningkatkan risiko tertular virus."Praktik-praktik AS tidak hanya merugikan kepentingan rakyat Filipina, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat global dan kesejahteraan seluruh umat manusia," imbuhnya."Saya rasa itu tidak dapat dibenarkan. Saya sangat geram, kecewa, dan menyesal mendengar bahwa pemerintah AS mampu melakukan hal itu," kata Daniel Lucey, seorang spesialis penyakit menular di Fakultas Kedokteran Geisel Dartmouth.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Dirjen IAEA sebut serangan AS ke Iran berpotensi runtuhkan rezim nonproliferasi internasional
Indonesia
•
23 Jun 2025

AS veto resolusi DK PBB yang tuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza
Indonesia
•
10 Dec 2023

Hamas sebut Israel tetapkan syarat baru, tunda kesepakatan gencatan senjata
Indonesia
•
26 Dec 2024

Komisaris HAM PBB kecam perintah "tidak manusiawi" Israel pindahkan warga Palestina dari Rafah
Indonesia
•
08 May 2024


Berita Terbaru

Mesir dan Yaman tolak ‘militerisasi’ Laut Merah
Indonesia
•
25 May 2026

5 hingga 7 Pasien di Gaza berada di ambang kematian setiap hari akibat keterlambatan akses pengobatan di luar negeri
Indonesia
•
25 May 2026

Pria misterius semprot zat tak dikenal di Tokyo, sekitar 20 orang laporkan gejala penyakit
Indonesia
•
25 May 2026

Lebih dari 900 kasus suspek teridentifikasi dalam penanganan Ebola di RD Kongo
Indonesia
•
25 May 2026
