
Mantan PM tuding pemerintah Australia tunduk pada kehendak AS terkait AUKUS

Foto yang diabadikan pada 4 November 2014 ini menunjukkan mantan perdana menteri Australia Paul Keating di kantornya di Sydney, Australia. (Xinhua/Hewitt Wang)
Mantan PM Australia Paul Keating mengatakan bahwa Australia memiliki benua sendiri dan tidak memiliki perbatasan dengan negara mana pun dan Australia tidak mungkin terancam.
Sydney, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Mantan perdana menteri (PM) Australia Paul Keating menuding pemerintahan PM Anthony Albanese tunduk pada kehendak Amerika Serikat (AS) terkait AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat), seperti dilansir Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Sabtu (10/8).Pada sebuah acara televisi, Keating mengatakan bahwa dalam istilah Amerika, AUKUS sebenarnya adalah tentang kontrol militer atas Australia."Pemerintahan Albanese dan kebijakan mereka kemungkinan besar akan mengubah Australia menjadi negara bagian ke-51 AS," katanya.Keating mengatakan bahwa Australia memiliki benua sendiri dan tidak memiliki perbatasan dengan negara mana pun dan Australia tidak mungkin terancam. "Satu-satunya ancaman yang mungkin datang kepada kami adalah karena kami memiliki sekutu yang agresif, karena AUKUS."Dia mengatakan bahwa jika Australia tidak memiliki sekutu yang agresif, seperti AS yang agresif terhadap negara lain di kawasan ini, maka tidak akan ada yang menyerang Australia. Keating juga menjelaskan bahwa AS agresif karena berusaha mengawasi China, dan China tidak memiliki rancangan strategis terhadap Australia.ABC juga mengutip Keating dalam laporan beritanya yang mengatakan bahwa kekuatan dan skala pangkalan AS di Australia akan melampaui kemampuan militer Australia sendiri sehingga Australia akan dipandang di AS sebagai perpanjangan benua dari kekuatan Amerika seperti yang dinikmati Amerika di Hawaii, Alaska, dan secara lebih terbatas di tempat-tempat seperti Guam."Hasil seperti itu kemungkinan besar akan mengubah pemerintah Australia, dalam hal pertahanan dan keamanan, menjadi sekadar administrator nasional dari apa yang akan dipandang luas di Asia sebagai protektorat AS," ujarnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Harris ungguli Trump dalam jajak pendapat baru menyusul mundurnya Biden
Indonesia
•
26 Jul 2024

Imbas operasi militer di Iran, Israel tutup sementara misi diplomatik di seluruh dunia
Indonesia
•
16 Jun 2025

Pengadilan Korsel jadwalkan sidang akhir kasus pemakzulan Yoon pada 25 Februari
Indonesia
•
22 Feb 2025

Mohamed bin Zayed terpilih sebagai Presiden UEA
Indonesia
•
14 May 2022


Berita Terbaru

Iran sebut kapal perang Eropa yang lintasi Selat Hormuz dianggap sebagai sasaran yang sah
Indonesia
•
29 Jul 2026

Israel perluas operasi militer di Tepi Barat, tambah permukiman ilegal Yahudi
Indonesia
•
29 Jul 2026

Ratusan ribu warga Afrika jadi korban perdagangan manusia, sindikat raup puluhan triliun rupiah per tahun
Indonesia
•
29 Jul 2026

Sedikitnya 15 anggota pasukan paramiliter Irak tewas akibat serangan AS-Arab Saudi
Indonesia
•
29 Jul 2026
