
Mantan PM tuding pemerintah Australia tunduk pada kehendak AS terkait AUKUS

Foto yang diabadikan pada 4 November 2014 ini menunjukkan mantan perdana menteri Australia Paul Keating di kantornya di Sydney, Australia. (Xinhua/Hewitt Wang)
Mantan PM Australia Paul Keating mengatakan bahwa Australia memiliki benua sendiri dan tidak memiliki perbatasan dengan negara mana pun dan Australia tidak mungkin terancam.
Sydney, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Mantan perdana menteri (PM) Australia Paul Keating menuding pemerintahan PM Anthony Albanese tunduk pada kehendak Amerika Serikat (AS) terkait AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat), seperti dilansir Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Sabtu (10/8).Pada sebuah acara televisi, Keating mengatakan bahwa dalam istilah Amerika, AUKUS sebenarnya adalah tentang kontrol militer atas Australia."Pemerintahan Albanese dan kebijakan mereka kemungkinan besar akan mengubah Australia menjadi negara bagian ke-51 AS," katanya.Keating mengatakan bahwa Australia memiliki benua sendiri dan tidak memiliki perbatasan dengan negara mana pun dan Australia tidak mungkin terancam. "Satu-satunya ancaman yang mungkin datang kepada kami adalah karena kami memiliki sekutu yang agresif, karena AUKUS."Dia mengatakan bahwa jika Australia tidak memiliki sekutu yang agresif, seperti AS yang agresif terhadap negara lain di kawasan ini, maka tidak akan ada yang menyerang Australia. Keating juga menjelaskan bahwa AS agresif karena berusaha mengawasi China, dan China tidak memiliki rancangan strategis terhadap Australia.ABC juga mengutip Keating dalam laporan beritanya yang mengatakan bahwa kekuatan dan skala pangkalan AS di Australia akan melampaui kemampuan militer Australia sendiri sehingga Australia akan dipandang di AS sebagai perpanjangan benua dari kekuatan Amerika seperti yang dinikmati Amerika di Hawaii, Alaska, dan secara lebih terbatas di tempat-tempat seperti Guam."Hasil seperti itu kemungkinan besar akan mengubah pemerintah Australia, dalam hal pertahanan dan keamanan, menjadi sekadar administrator nasional dari apa yang akan dipandang luas di Asia sebagai protektorat AS," ujarnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan bersyarat dari penjara
Indonesia
•
19 Feb 2024

Inggris umumkan tambahan 75 juta poundsterling untuk perkuat keamanan perbatasan
Indonesia
•
05 Nov 2024

China terbitkan dokumen mengenai posisinya dalam konflik Palestina-Israel
Indonesia
•
30 Nov 2023

Api membakar gedung parlemen Afrika Selatan di Cape Town
Indonesia
•
02 Jan 2022


Berita Terbaru

Insiden penembakan sekolah menengah di Turkiye tewaskan sedikitnya 9 orang
Indonesia
•
16 Apr 2026

Kremlin: Perdamaian berkelanjutan dengan Ukraina hanya bisa terwujud jika kepentingan Rusia dijamin
Indonesia
•
13 Apr 2026

Inggris tidak akan ikut dalam blokade Selat Hormuz
Indonesia
•
14 Apr 2026

Menlu Iran sebut ancaman blokade AS gagalkan perundingan Islamabad
Indonesia
•
14 Apr 2026
