Komisi HAM Fiji kutuk pembuangan air limbah nuklir oleh Jepang

Orang-orang berunjuk rasa menentang pembuangan air limbah nuklir yang dilakukan Jepang di Suva, Fiji, pada 25 Agustus 2023. (Xinhua/Sang Qinlong)
Konstitusi Republik Fiji menyebutkan, setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, yang mencakup hak atas perlindungan alam demi kepentingan generasi saat ini dan selanjutnya melalui kebijakan legislatif dan kebijakan lainnya.
Suva, Fiji (Xinhua) – Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Antidiskriminasi di Fiji mengutuk pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke lautan yang dilakukan Jepang, dan mendesak para pemimpin negara di Kepulauan Pasifik untuk bersatu dalam solidaritas guna menentang langkah Tokyo.Komisi tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hak atas lingkungan yang bersih dan sehat berkaitan dengan HAM mendasar lainnya seperti hak atas kehidupan, kesehatan, makanan, air, sanitasi, dan sebagainya.Komisi itu memohon kepada pemerintah Fiji untuk menjunjung tinggi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki seluruh masyarakat di negara itu.
Orang-orang berunjuk rasa menentang pembuangan air limbah nuklir yang dilakukan Jepang di Suva, Fiji, pada 25 Agustus 2023. (Xinhua/Sang Qinlong)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

COVID-19 – Presiden Taiwan terima vaksin Medigen buatan dalam negeri
Indonesia
•
23 Aug 2021

AS tunggak iuran WHO hingga 4,6 triliun rupiah, pilih kabur
Indonesia
•
25 Jan 2026

PM Palestina tolak rencana pengungsian warga Gaza "dengan kedok bantuan"
Indonesia
•
14 Nov 2023

Arab Saudi izinkan warga asing masuk ke wilayahnya mulai 15 September
Indonesia
•
14 Sep 2020
Berita Terbaru

Jepang akan pilih PM pada 18 Februari usai pemilu
Indonesia
•
13 Feb 2026

Kremlin sebut tekanan AS buat Kuba krisis BBM
Indonesia
•
13 Feb 2026

Laporan Keamanan Munich peringatkan kehancuran tatanan internasional di tengah perubahan kebijakan AS
Indonesia
•
13 Feb 2026

Khamenei beri pengampunan massal di Iran, kecuali untuk kasus kerusuhan terbaru
Indonesia
•
13 Feb 2026
