Kekerasan dan eksploitasi seksual dalam konteks penculikan dan perdagangan manusia terus ditemukan sebagai taktik terorisme.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Jumlah kasus kekerasan seksual terkait konflik yang terverifikasi meningkat lebih dari dua kali lipat secara global pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, demikian menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Jumat (29/5).

"Kasus kekerasan seksual terkait konflik yang terverifikasi oleh PBB pada 2025 meningkat tajam dari 2024, ditandai dengan kebrutalan ekstrem, dan sebagian besar menargetkan perempuan dan anak perempuan," kata laporan tahunan sekretaris jenderal PBB itu.

Menurut laporan tersebut, yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (28/5) dan tersedia untuk pers pada Jumat, sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik terdokumentasi pada 2025, dua kali lipat lebih dari angka 2024, yang tercatat sebanyak 4.617 kasus.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terkait konflik seharusnya tidak dipahami sebagai gambaran keseluruhan, karena sebagian besar pelanggaran tersebut tetap tidak terungkap dan tidak dilaporkan ketika konflik yang berkelanjutan, kerawanan, dan pembatasan akses kemanusiaan terus menghambat pelaporan dan dokumentasi, yang juga kian diperparah oleh pengurangan misi dan pemangkasan anggaran di mana kapasitas khusus di bidang gender dan perlindungan perempuan seringkali menjadi yang pertama dikurangi.

Sebanyak 77 pihak, yang mencakup aktor negara maupun non-negara, tercantum dalam daftar kasus kekerasan seksual terkait konflik di dalam laporan tahunan ke-17 tersebut, yang mencakup 21 negara terdampak konflik dan informasinya telah diverifikasi oleh PBB.

Dua aktor negara baru dimasukkan ke dalam daftar tersebut, yakni angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Israel, serta angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Rusia. Tiga aktor non-negara baru yang beroperasi di Republik Demokratik Kongo juga muncul dalam laporan ini.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pada 2025, kasus-kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi sebagai taktik perang, penyiksaan, terorisme, dan represi politik meningkat tajam, sementara berbagai krisis politik, keamanan, dan kemanusiaan yang saling tumpang tindih terus memburuk. Warga sipil menjadi sasaran pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, penculikan, dan perbudakan seksual oleh aktor negara maupun non-negara.

Kekerasan dan eksploitasi seksual dalam konteks penculikan dan perdagangan manusia terus ditemukan sebagai taktik terorisme. Perempuan dan anak perempuan yang mengungsi atau menjadi migran menghadapi risiko kekerasan seksual lebih tinggi. Kekerasan seksual dilakukan di tempat penahanan di berbagai tempat, seperti di Israel dan Negara Palestina, Rusia, dan Ukraina, papar laporan tersebut.

Impunitas untuk kekerasan seksual terkait konflik masih berlanjut pada 2025. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik terhadap norma-norma internasional yang berlaku tetap rendah. Lebih dari 65 persen pihak yang tercantum di dalam lampiran laporan tahun ini merupakan pelaku lama, yang muncul di dalam lampiran selama lima tahun atau lebih tanpa mendapatkan langkah perbaikan atau koreksi, ungkap laporan tersebut.    

Laporan: Redaksi