Xi Jinping tekankan praktik Konstitusi China di era baru (Bagian 1 dari 2)

Konstitusi China era baru menekankan pentingnya menegakkan kepemimpinan Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), karena hal tersebut merupakan karakteristik yang paling menonjol dari Konstitusi China dan jaminan fundamental untuk penerapan penuhnya.

 

Beijing, China (Xinhua) – Presiden China Xi Jinping menekankan untuk memulai babak baru dalam praktik Konstitusi China di era baru, seiring tahun ini menandai peringatan 40 tahun pengesahan Konstitusi yang berlaku saat ini di negara tersebut.

Sejumlah upaya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan Konstitusi, meneruskan semangat Konstitusi, mendorong implementasi Konstitusi, serta memanfaatkan peran penting Konstitusi dalam tata kelola negara dengan lebih baik, kata Xi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) sekaligus Ketua Komisi Militer Sentral China, dalam sebuah artikel bertanda tangan yang diterbitkan pada Senin (19/12).

Dengan melakukan upaya tersebut, jaminan solid dapat diberikan untuk membangun China menjadi negara sosialis modern dalam segala bidang dan memajukan peremajaan besar bangsa China di semua lini, tutur Xi.

Perundang-undangan dan implementasi konstitusi menandai kemajuan peradaban manusia dan mendukung modernisasi masyarakat manusia, ujar Xi.

Setelah melakukan eksplorasi dan praktik yang berat, CPC berhasil merumuskan dan menerapkan Konstitusi dengan karakteristik sosialis yang khas, yang benar-benar dari rakyat, di China. Konstitusi tersebut membuka jalan baru dalam sejarah pembangunan hukum konstitusional China dan sejarah sistem konstitusional dunia.

CPC memimpin rakyat dalam merumuskan Konstitusi tersebut, yang mengatasi kekurangan dari semua hukum konstitusional sebelumnya yang hanya mewakili kehendak segelintir orang dan hanya melayani kepentingan sekelompok kecil orang, sehingga Konstitusi kali ini didukung dan dipatuhi secara luas oleh masyarakat umum.

Setelah Konstitusi saat ini disahkan pada 1982, Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC) China telah melakukan lima amendemen terhadap beberapa pasal dan isi, yang perlu dilakukan dan juga sangat penting, kata Xi.

Selama 10 tahun terakhir di era baru sejak 2012, pembangunan sistem konstitusional China serta pengawasan implementasi Konstitusi telah mengalami kemajuan besar, dan kesadaran akan Konstitusi di antara seluruh Partai maupun masyarakat juga telah jauh meningkat, membuahkan hasil yang bermanfaat dalam kemajuan aturan hukum sosialis, tambah Xi.

Dalam artikel bertanda tangan tersebut, Xi merangkum pengalaman dalam memajukan implementasi serta inovasi teoretis dan praktik dari Konstitusi.

Dia menekankan pentingnya menegakkan kepemimpinan CPC, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan karakteristik yang paling menonjol dari Konstitusi China dan jaminan fundamental untuk penerapan penuhnya.

Xi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa rakyatlah yang menjalankan negara. Tujuan mendasar dari Partai memimpin rakyat dalam merumuskan dan menerapkan Konstitusi adalah untuk menjaga kepentingan rakyat, mewakili kehendak mereka, melindungi hak dan kepentingan mereka, serta meningkatkan kesejahteraan mereka, sebut artikel itu.

“Sangat penting bagi kita untuk tetap berkomitmen pada pemerintahan berbasis Konstitusi dan pelaksanaan kekuasaan negara yang berbasis Konstitusi,” ujar Xi, seraya menambahkan bahwa Konstitusi merupakan dasar hukum fundamental untuk tata kelola jangka panjang Partai.

Menyoroti posisi Konstitusi sebagai hukum dasar China, Xi mengatakan bahwa Konstitusi memiliki status hukum, otoritas hukum, dan validitas hukum tertinggi di negara tersebut.

Xi menekankan perlunya memastikan implementasi Konstitusi melalui lembaga dan peraturan yang sehat, efektif, sistematis, dan lengkap serta melakukan pengawasan konstitusional secara lebih baik.

Selain itu, Xi juga menekankan perlunya menjaga kesucian dan otoritas Konstitusi. Tidak boleh ada organisasi atau individu yang diizinkan memiliki kekuatan untuk melangkahi Konstitusi atau hukum. Semua tindakan yang melanggar Konstitusi atau hukum harus ditangani, katanya.

Berlanjut ke bagian 2