
Menlu Sugiono: Isu Taiwan adalah urusan dalam negeri China

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai Situasi antara Kamboja dan Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (22/12/2025). (Kementerian Luar Negeri RI)
Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat China melawan Agresi Jepang dan Perang Antifasis Dunia di China mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong perdamaian, sikap saling menghormati, dan kerja sama internasional.
Jakarta (Xinhua/Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia telah secara konsisten menjunjung tinggi prinsip Satu China, mengakui bahwa pemerintah Republik Rakyat China merupakan satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh China, seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) Sugiono dalam sebuah wawancara terbaru dengan Xinhua.Dirinya menyatakan bahwa posisi yang telah lama dianut ini tetap tidak berubah dan menjadi fondasi penting dalam hubungan Indonesia-China. Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat China melawan Agresi Jepang dan Perang Antifasis Dunia di China mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong perdamaian, sikap saling menghormati, dan kerja sama internasional, kata Sugiono.Mengenai masalah Taiwan, pemerintah Indonesia mempertahankan sikap yang jelas dan berprinsip, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan dalam negeri China, kata Sugiono. Indonesia menekankan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial harus dihormati, dan menegaskan kembali komitmennya terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, serta semangat Resolusi Majelis Umum PBB 2758, ujarnya.Sugiono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan China dan mitra-mitra lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya. Indonesia tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen dan aktif, yang dipandu oleh prinsip-prinsip saling menghormati, noninterferensi, dan hidup berdampingan secara damai, katanya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Indonesia ingin belajar audit perbankan Syariah dari Arab Saudi
Indonesia
•
05 Dec 2019

PLN butuh suntikan sumber dana 17,96 triliun rupiah untuk capai rasio elektrifikasi 100 persen
Indonesia
•
16 Jun 2022

Banjir parah landa Bali, puluhan wisatawan asing dievakuasi
Indonesia
•
25 Feb 2026

COVID-19 – Penerima vaksin dosis kedua capai 37,6 juta orang
Indonesia
•
03 Sep 2021


Berita Terbaru

Kedubes Iran kecam AS, Israel atas serangan yang tewaskan 175 siswi tak berdosa
Indonesia
•
15 Mar 2026

Ramadan 1447H – Ketua Al-Bahjah Bogor: Perkuat aqidah, AI tantangan serius generasi muda Islam
Indonesia
•
14 Mar 2026

Presiden Prabowo serahkan lahan 90 ribu hektare di Sumatra untuk konservasi gajah
Indonesia
•
13 Mar 2026

Kemenag dorong optimalisasi ZIS jelang Idulfitri
Indonesia
•
13 Mar 2026
