Iran desak Washington kembali ke perjanjian nuklir 2015

Iran desak Washington kembali ke perjanjian nuklir 2015
Ilustrasi. Menteri Luar Negeri Iran mendesak Washington kembali ke perjanjian nuklir 2015, mengingatkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan memaksa pemerintah untuk memperkuat sikap mengenai nuklir jika sanksi AS tidak dikurangi pada 21 Februari. (Thomas Millot on Unsplash)

Jakarta (Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri Iran mendesak Washington kembali ke perjanjian nuklir 2015, mengingatkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan memaksa pemerintah untuk memperkuat sikap mengenai nuklir jika sanksi AS tidak dikurangi pada 21 Februari.

Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif, juga merujuk pada pemilihan umum di Iran pada bulan Juni. Jika seorang presiden garis keras terpilih, maka dapat membahayakan kesepakatan tersebut.

“Waktu hampir habis bagi Amerika, baik karena RUU parlemen dan suasana pemilihan Iran,” kata Zarif dalam wawancara dengan surat kabar Hamshahri yang diterbitkan pada Sabtu (6/2), yang dikutip Reuters.

Parlemen Iran, yang didominasi oleh kelompok garis keras, mengesahkan UU tersebut pada bulan Desember 2020 yang menetapkan batas waktu dua bulan untuk pelonggaran sanksi.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang menjajaki cara memulihkan kesepakatan nuklir yang ditandatangani Iran dengan kekuatan dunia tetapi ditinggalkan pada 2018 oleh Donald Trump.

Iran membalas dengan melanggar ketentuan perjanjian. Bulan lalu, mereka melanjutkan pengayaan uranium hingga 20 persen, tingkat yang dicapai sebelum kesepakatan.

Biden mengatakan bahwa jika Teheran kembali ke kepatuhan ketat dengan pakta tersebut, Washington akan mengikuti dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk perjanjian yang lebih luas.

Teheran mengatakan Washington harus meringankan sanksi sebelum melanjutkan kepatuhan nuklir, dan mengesampingkan negosiasi tentang masalah keamanan yang lebih luas.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, membahas Iran pada Jumat (5/2) dalam pertemuan virtual dengan Inggris, Perancis dan Jerman untuk mempertimbangkan bagaimana menghidupkan kembali kesepakatan itu.

“Semakin lama Amerika menunda-nunda, semakin banyak kerugiannya. Tampaknya pemerintahan Biden tidak ingin melepaskan diri dari warisan Trump yang gagal,” kata Zarif dalam wawancara.

“Kami tidak perlu kembali ke meja perundingan. Amerika yang harus menemukan tiket untuk datang ke meja perundingan,” tambahnya.

Dalam langkah terbaru, Iran mengembangkan program misilnya.

Militer Iran pada Sabtu (6/2) membuka pabrik produksi bahan bakar padat hibrida untuk rudal dan sebuah pabrik untuk membangun roket yang dapat ditembakkan di bahu, menurut laporan televisi pemerintah setempat.

Laporan: Raihana Radhwa

Berkomentar?

Please enter your comment!
Please enter your name here