PLO setujui pembentukan posisi wakil presiden

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) yang berlangsung selama dua hari di Kota Ramallah, Tepi Barat, pada 23 April 2025. (Xinhua/Ayman Nobani)
Inisiatif pembentukan posisi wakil presiden pertama diumumkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam konferensi tingkat tinggi darurat Arab di Kairo pada awal Maret lalu, di tengah meningkatnya seruan untuk melakukan reformasi dalam sistem politik Palestina.
Ramallah, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) pada Kamis (24/4) menyetujui pembentukan posisi wakil presiden untuk komite eksekutif mereka, seperti dilansir kantor berita resmi Palestina WAFA.Menurut laporan WAFA, wakil presiden akan dipilih dari anggota komite eksekutif saat ini, melalui pencalonan oleh ketua komite dan persetujuan para anggotanya.Ketua komite juga akan memiliki wewenang untuk memberikan tugas, memberhentikan wakil presiden, atau menerima pengunduran diri mereka, kata laporan itu.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) menghadiri pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) yang berlangsung selama dua hari di Kota Ramallah, Tepi Barat, pada 23 April 2025. (Xinhua/Ayman Nobani)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Maroko larang film tentang putri Nabi Muhammad
Indonesia
•
12 Jun 2022

China akan lanjutkan upaya tanpa henti untuk penyelesaian masalah Palestina
Indonesia
•
01 Nov 2023

Jaringan transplantasi organ ilegal terbongkar di Turki
Indonesia
•
13 Dec 2021

China dan Singapura bertekad tingkatkan kerja sama pragmatis
Indonesia
•
13 Nov 2022
Berita Terbaru

Kongres AS bantah klaim Trump soal militer Rusia dan China di Greenland
Indonesia
•
10 Feb 2026

Fokus Berita - Ilmuwan dunia pun terjerat godaan Epstein
Indonesia
•
10 Feb 2026

Sekjen PBB sebut semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak punya validitas hukum
Indonesia
•
10 Feb 2026

Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB
Indonesia
•
09 Feb 2026
