
Inggris akan akui Negara Palestina kecuali Israel berkomitmen pada perdamaian jangka panjang

Orang-orang berjalan di Jembatan Westminster di London, Inggris, pada 8 Desember 2024. (Xinhua/Li Ying)
Inggris menuntut Israel untuk segera mengambil langkah substantif guna mengakhiri "situasi memprihatinkan di Gaza" dan berkomitmen pada tujuan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan.
London/PBB, London (Xinhua/Indonesia Window) – Downing Street pada Selasa (29/7) menuntut Israel untuk segera mengambil langkah substantif guna mengakhiri "situasi memprihatinkan di Gaza" dan berkomitmen pada tujuan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan. Jika tidak, pemerintah Inggris pada September nanti akan mengakui Negara Palestina demi "melindungi kelangsungan solusi dua negara."Dalam pernyataannya, Downing Street meminta Israel untuk segera mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza demi mencegah bencana kelaparan di wilayah kantung tersebut, serta mendesak Israel agar menyetujui gencatan senjata dan secara tegas menyatakan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat.Pernyataan itu juga meminta Hamas untuk segera membebaskan semua sandera.Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menjelaskan lebih lanjut tentang sifat bersyarat dari pengakuan status kenegaraan Palestina ini dalam konferensi pers pada Selasa. Dia menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintah Inggris adalah mengubah realitas di lapangan, dan "persyaratan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut."Starmer juga mengungkapkan latar belakang pemilihan waktu dari pernyataan tersebut. "Saya sangat khawatir gagasan solusi dua negara saat ini akan makin surut dan makin tenggelam dibandingkan bertahun-tahun yang lalu," ujarnya."Tidak ada solusi yang lebih baik bagi masa depan kawasan tersebut selain solusi dua negara." Menurut solusi tersebut, Israel dapat memiliki perbatasan yang aman dan diakui serta dapat hidup damai dengan tetangga mereka, bebas dari ancaman terorisme. Sementara itu, warga Palestina hidup di negara mereka sendiri, dengan bermartabat dan aman, serta bebas dari pendudukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Lammy pada Selasa dalam konferensi internasional tingkat tinggi mengenai "Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara" yang diadakan di markas besar PBB.
Seorang warga Palestina berpartisipasi dalam aksi demonstrasi menentang perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan kebijakan kelaparan yang diberlakukan terhadap penduduk Gaza di Kota Nablus, Tepi Barat, Palestina, pada 29 Juli 2025. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

China, Selandia Baru pertahankan hubungan stabil selama 50 tahun hubungan diplomatik
Indonesia
•
23 Dec 2022

Raja Salman meletakkan batu pertama pembangunan Diriyah
Indonesia
•
21 Nov 2019

Dua petinggi BBC mengundurkan diri terkait penyuntingan film dokumenter Trump
Indonesia
•
11 Nov 2025

Arab Saudi larang pekerja rumah tangga terlibat dalam kegiatan komersial
Indonesia
•
13 Jun 2022


Berita Terbaru

Korban tewas akibat tanah longsor di Nepal naik jadi 1.403 jiwa, 6.150 orang masih hilang
Indonesia
•
19 Sep 2026

Houthi bantah targetkan Makkah saat konflik dengan Saudi kian memanas
Indonesia
•
19 Sep 2026

AS setujui penjualan 48 jet F-35 ke Saudi senilai 430,55 triliun rupiah
Indonesia
•
19 Sep 2026

Trump di titik kritis Perang Iran: Serang lagi atau diplomasi?
Indonesia
•
19 Sep 2026
