China akan restrukturisasi kementerian demi kemandirian iptek

Ilmu pengetahuan dan teknologi akan dikoordinasikan dengan pembangunan ekonomi dan sosial China dengan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik guna mengatasi berbagai tantangan dalam teknologi utama dan inti.

 

Beijing, China (Xinhua) – China berencana merestrukturisasi Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik guna mengatasi berbagai tantangan dalam teknologi utama dan inti, serta bergerak lebih cepat menuju kemandirian yang lebih besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Kementerian yang direstrukturisasi itu akan berperan lebih besar dalam meningkatkan sebuah sistem baru guna menggerakkan upaya negara tersebut dalam menciptakan terobosan teknologi, mengoptimalkan inovasi iptek, memfasilitasi penerapan kemajuan iptek, serta mengoordinasikan iptek dengan pembangunan ekonomi dan sosial, menurut sebuah rencana reformasi lembaga Dewan Negara China yang diajukan ke badan legislatif nasional negara itu untuk dibahas pada Selasa (7/3).

Fungsi manajemen makro dalam perencanaan strategis terkait iptek, reformasi kelembagaan, alokasi sumber daya, koordinasi menyeluruh, perumusan kebijakan dan regulasi, serta pengawasan dan inspeksi juga akan diperkuat, menurut rencana itu.

Saat menjelaskan rencana reformasi tersebut kepada para pembuat undang-undang nasional, Anggota Dewan Negara China Xiao Jie mengatakan bahwa dalam menghadapi kompetisi teknologi ilmiah internasional serta pengekangan dan penindasan eksternal, China perlu lebih memperlancar sistem kepemimpinan dan manajemennya untuk pekerjaan yang berhubungan dengan iptek.

Demi mencapai tujuan tersebut, sebuah komisi iptek pusat akan dibentuk sebagai bagian dari reformasi terbaru Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) dan lembaga-lembaga negara, guna memperkuat kepemimpinan Komite Sentral CPC yang terpusat dan terpadu atas pekerjaan yang berhubungan dengan iptek.

Kementerian yang direstrukturisasi akan memikul tanggung jawab sebagai badan kerja komisi baru itu, ujar Xiao.

Laporan: Redaksi