China sukses terapkan visi ‘satu negara, dua sistem’ di Hong Kong dan Makau

Hong Kong dan Makau menjadi model sukses perwujudan dan pengelolaan visi China yang disebut ‘satu negara, dua sistem’, menurut seorang pejabat senior di Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara China.

 

Beijing, China (Xinhua) – Satu dekade terakhir telah menyaksikan berbagai perubahan dan kemajuan bersejarah dalam upaya China untuk mewujudkan visi ‘satu negara, dua sistem’ di Hong Kong dan Makau, kata seorang pejabat senior di Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara China pada Selasa (20/9).

Gagasan, pemikiran, dan strategi baru yang diajukan oleh Xi Jinping, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ‘satu negara, dua sistem’ serta Hong Kong dan Makau, telah meningkatkan pemahaman Partai tentang undang-undang yang mengatur praktik ‘satu negara, dua sistem’ ke tingkat baru, kata Huang Liuquan, wakil direktur kantor itu, dalam sebuah konferensi pers.

“Semua itu adalah alasan utama mengapa pekerjaan yang berkaitan dengan Hong Kong dan Makau mencatat kemajuan baru,” ujar Huang.

Merespons situasi yang sempat suram di Hong Kong, Komite Sentral CPC dengan Kamerad Xi Jinping sebagai intinya mengonsolidasikan kepemimpinan terpusat dan terpadu atas pekerjaan dalam hal ini. Komite Sentral CPC membuat keputusan penting untuk meningkatkan pelaksanaan yurisdiksi keseluruhan pemerintah pusat atas daerah administrasi khusus serta menyempurnakan sistem dan mekanisme terkait yang berhubungan dengan penegakan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar.

Sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum daerah administrasi khusus untuk menjaga keamanan nasional telah ditetapkan. Undang-undang tentang menjaga keamanan nasional di Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong diberlakukan, sementara sistem pemilihan di daerah itu disempurnakan. Makau juga memulai proses untuk mengamandemen undang-undangnya tentang menjaga keamanan nasional.

“Semua upaya ini telah memberikan dukungan institusional yang solid bagi perdamaian dan stabilitas abadi di Hong Kong dan Makau, serta praktik ‘satu negara, dua sistem’ yang stabil dan berkelanjutan di dua daerah itu,” tutur Huang.

Dengan dukungan pemerintah pusat, Hong Kong telah mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan, pelayaran, dan perdagangan internasional, dengan ekonomi yang berkembang pesat serta industri ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) inovatif yang menjanjikan, ungkapnya.

Hong Kong masih menjadi salah satu perekonomian paling liberal dan terbuka di dunia serta mempertahankan lingkungan bisnis kelas dunia, sementara undang-undang sebelumnya, termasuk praktik hukum umum, telah dipertahankan dan dikembangkan, imbuhnya.

Hingga 2021, sebanyak 9.049 perusahaan luar negeri dan China Daratan memiliki cabang di Hong Kong, yang mencatatkan rekor tertinggi. Sementara, pada paruh pertama (H1) tahun ini lebih dari 50.000 perusahaan didirikan di Hong Kong.

Salah satu langkah paling luar biasa untuk memajukan ‘satu negara, dua sistem’ adalah pembangunan Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Makau, yang direncanakan dan dikembangkan oleh Xi sendiri, ujar Huang.

Jalur Kereta Ekspres Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong dan Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Makau dioperasikan, sementara pengembangan platform kerja sama utama dipercepat. Kompatibilitas aturan antara China Daratan dengan Hong Kong dan Makau ditingkatkan, sementara arus faktor produksi dan pergerakan masyarakat lebih dipermudah dan dipercepat.

Seiring Hong Kong dan Makau menjadi lebih terintegrasi secara mendalam dengan wilayah-wilayah lain negara itu, masyarakat di kedua daerah tersebut telah menunjukkan identifikasi dan patriotisme yang lebih kuat pada negara, ungkap Huang.

Laporan: Redaksi