Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (8/4) mengatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan antara AS dan Iran.

"Itu adalah bentrokan yang terpisah," ujar Trump kepada PBS dalam sebuah wawancara via telepon ketika ditanya mengenai serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Lebanon.

Dia menambahkan bahwa Hizbullah tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut dan akan "ditangani juga."

Laporan kantor berita semiresmi Iran, Fars, pada Rabu menyebutkan bahwa jalur pelayaran kapal tanker minyak telah ditangguhkan melalui Selat Hormuz menyusul serangan terbaru Israel terhadap Lebanon.

Iran sedang memfinalisasi persiapan untuk melancarkan "operasi pencegahan" terhadap target-target militer di Israel, menyusul "pelanggaran gencatan senjata" yang dilakukan Israel di Lebanon, demikian dilaporkan Fars, mengutip sumber-sumber keamanan dan militer.

Pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di seluruh Lebanon pada Rabu (8/4) yang menewaskan sedikitnya 87 orang dan melukai 722 lainnya, menurut para pejabat terkait, dengan kawasan padat penduduk di ibu kota Beirut menjadi salah satu area yang paling parah terdampak.

Kecaman

Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez pada Rabu (8/4) mengecam serangan terbaru Israel terhadap Lebanon sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyerukan agar negara tersebut dimasukkan dalam pengaturan gencatan senjata yang saat ini berlaku.

Dalam unggahan di platform media sosial X, Sanchez mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melancarkan "serangan paling brutal terhadap Lebanon sejak awal ofensif," seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut mencerminkan "pengabaian terhadap nyawa manusia dan hukum internasional yang tidak dapat ditoleransi."

Dia mendesak agar Lebanon dimasukkan ke dalam kerangka gencatan senjata guna mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk secara tegas mengecam apa yang dia sebut sebagai pelanggaran baru terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas atas tindakan kriminal ini," kata Sanchez, seraya mendesak Uni Eropa (UE) untuk menangguhkan Perjanjian Asosiasinya dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares pada hari yang sama mengatakan bahwa operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon dalam konteks gencatan senjata saat ini adalah hal yang "tidak dapat diterima."

"Semua front harus menghentikan tembakan, dan itu termasuk Lebanon," kata Albares, sambil menekankan perlunya menghindari eskalasi lebih lanjut di kawasan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Spanyol telah mengambil sikap yang semakin kritis terkait perkembangan di Timur Tengah, serta berulang kali menyerukan deeskalasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Menyuul serangan Israel terhadap Lebanon tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Yvette Cooper pada Kamis (9/4) mengatakan bahwa pihaknya "sangat prihatin" atas meningkatnya serangan Israel terhadap Lebanon, serta menyatakan harapannya agar Lebanon turut diikutsertakan ke dalam gencatan senjata saat ini.

"Kami telah melihat dampak kemanusiaannya, (termasuk) pengungsian massal besar-besaran di Lebanon," katanya kepada Sky News dalam sebuah wawancara pagi. "Jadi, kami sangat ingin melihat gencatan senjata diperluas hingga ke Lebanon."

Ketika ditanya tentang pandangannya terhadap ancaman untuk memusnahkan "seluruh peradaban" oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Cooper mengatakan ancaman semacam itu "sepenuhnya salah."

"Saya pikir retorika yang memicu eskalasi semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi yang memicu eskalasi pula," ujarnya.

Mengakui bahwa Inggris dan AS tetap menjadi mitra, dia mengatakan negaranya dapat "mengambil keputusan yang berbeda" dari AS dalam berbagai isu, seraya menambahkan: "Kami tidak dapat menyerahkan kebijakan luar negeri kami kepada pihak lain, tetapi kami akan selalu bekerja sama dengan aliansi-aliansi tersebut."

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer saat ini sedang mengunjungi negara-negara Teluk untuk membahas upaya diplomatik terkait gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz.

Pada Kamis yang sama, Menlu Prancis Jean-Noel Barrot menyampaikan bahwa serangan Israel terhadap Lebanon "tidak dapat ditoleransi."

"Kami sangat mengecam serangan besar-besaran tersebut," ujar Barrot melalui saluran radio France Inter. Dia menambahkan bahwa serangan itu semakin tidak dapat ditoleransi karena merusak gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang telah dicapai sebelumnya.

Barrot memperingatkan bahwa "perang akan memicu perang lainnya" dan sikap-sikap yang ada semakin radikal dan keras. Dia juga menekankan perundingan harus dimulai.

Barrot menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz, menekankan bahwa kebebasan berlayar di perairan internasional merupakan kepentingan bersama yang tidak dapat dihalangi oleh hambatan atau pembatasan apa pun terhadap lalu lintas kapal. Dia menambahkan bahwa Prancis menentang penerapan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu mengecam serangan terbaru Israel terhadap Lebanon, seraya menekankan bahwa "Lebanon harus sepenuhnya tercakup" dalam gencatan senjata Timur Tengah.

Kekhawatiran akan eskalasi ketegangan di Timur Tengah juga disampaikan oleh Menlu Australia Penny Wong pada Kamis (9/4). Dia mengatakan konflik yang sedang berlangsung di Lebanon berisiko membahayakan gencatan senjata di Timur Tengah.

Wong menyampaikan kepada radio Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa gencatan senjata selama dua pekan yang diumumkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Iran juga harus berlaku untuk Lebanon, dan Australia menyerukan agar Hizbullah serta Israel mematuhi gencatan senjata tersebut.

"Jika pertempuran terus berlanjut di Lebanon, hal itu akan membahayakan seluruh gencatan senjata di kawasan tersebut," katanya.

Menlu Australia itu menyampaikan pernyataan tersebut setelah Israel melancarkan serangan udara secara luas di seluruh Lebanon pada Rabu (8/4).

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis dini hari di Australia, Wong dan para menlu dari Inggris, Brasil, Kolombia, Indonesia, Yordania, dan Sierra Leone menyerukan "penghentian segera" pertikaian di Lebanon.

Pernyataan itu menyebutkan negara-negara penanda tangan sangat prihatin dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Lebanon, dan mengecam "sekeras-kerasnya" tindakan yang telah menewaskan pasukan penjaga perdamaian dan meningkatkan risiko yang dihadapi personel kemanusiaan di Lebanon selatan.

Laporan: Redaksi