Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Antara lima hingga tujuh pasien berada di ambang kematian di Jalur Gaza akibat keterlambatan akses pengobatan di luar negeri, kata seorang pejabat medis pada Ahad (24/5), di saat puluhan warga Palestina melakukan protes terhadap blokade Israel dan apa yang mereka sebut sebagai "kebijakan kelaparan" yang disengaja.

Bashar Murad, direktur program kesehatan di Palang Merah Palestina, mengatakan dalam sebuah pernyataan lebih dari 18.000 pasien membutuhkan rujukan ke pusat medis khusus di luar Gaza.

Sektor kesehatan mengalami pukulan berat, dengan 29 rumah sakit tidak dapat beroperasi selama konflik yang masih berlangsung, kata Murad.

Murad menambahkan rumah sakit-rumah sakit lain beroperasi dengan kapasitas yang sangat terbatas, sehingga staf terpaksa memprioritaskan hanya kasus-kasus yang mengancam jiwa.

Sementara itu, Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (Palestinian Red Crescent Society) mengatakan tim mereka pada Ahad berpartisipasi dalam proses evakuasi medis terhadap 79 orang, yang terdiri dari 38 pasien, dan 41 pendamping, dari kantor pusat organisasi itu di Khan Younis melalui perlintasan Rafah dengan Mesir, berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Meski demikian, otoritas-otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza memperingatkan adanya masalah kekurangan obat-obatan dan perlengkapan medis penting, yang mengancam keselamatan ribuan pasien.

Dalam sebuah pernyataan, otoritas-otoritas itu mengatakan sekitar 250 pasien penyakit ginjal dapat kehilangan akses ke sesi dialisis akibat minimnya pasokan medis, delapan anak mungkin harus menghentikan perawatan dialisis mereka karena kekurangan filter, kekurangan insulin memperburuk kondisi sekitar 11.000 pasien diabetes, dan 110 pasien hemofilia menderita akibat kurangnya perawatan yang tepat.

Sementara itu, puluhan orang menggelar unjuk rasa di kamp pengungsi Bureij di Jalur Gaza tengah untuk menentang blokade Israel dan ‘kebijakan kelaparan’ yang disengaja.

Dalam unjuk rasa tersebut, anak-anak memukul-mukul panci dan wajan kosong, sambil membawa spanduk bertuliskan ‘Tolak Kelaparan’, ‘Tolak Kebijakan Penciptaan Kelaparan dan Blokade’, dan ‘Kita Berhak Hidup Tanpa Kelaparan’.

Berbicara atas nama sejumlah organisasi masyarakat sipil, Abdullah Mughari mengatakan warga di daerah kantong tersebut menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat blokade dan masalah kekurangan pangan.

Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, kondisi kehidupan di wilayah pesisir yang dihuni lebih dari dua juta orang itu masih memprihatinkan.

Laporan: Redaksi