Fokus Berita: Semua pemangku kepentingan harus kawal peningkatan pendidikan berkualitas

Semua pemangku kepentingan mau tidak mau harus saling berkomunikasi secara intensif untuk mewujudkan ide-ide yang dibicarakan di Focus Group Discussion (FGD) /diskusi kelompok terpumpun) pada 16 November 2022 dan Diskusi Publik 17 November 2022.

 

Medan, Sumatera Utara (Indonesia Window) – Semua pemangku kepentingan bidang pendidikan mulai dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru dan orang tua harus mengawal komitmen yang terbentuk dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara”, Kamis.

Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama, yang meliputi tataran mikro, yaitu orang tua dan guru yang perlu memahami kebutuhan dasar siswa untuk bisa belajar dengan baik, sementara tataran makro, yaitu pemerintah yang menciptakan suasana kondusif bagi guru dan kepala sekolah untuk memberikan materi berbasis kebutuhan dan kemampuan siswa.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dalam sambutannya yang mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

“Kunci kemajuan sumber daya manusia ada pada pendidikan yang berkualitas dan merata,” terangnya.

Dalam siaran pers yang diterima Indonesia Window Kamis, para peserta diskusi publik yang diselenggarakan oleh Synergy Policies dan didukung oleh Tanoto Foundation ini sepakat untuk mendorong empat rekomendasi utama.

Rekomendasi tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan kesamaan visi untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara, kemudian terbentuknya kebijakan dan regulasi di daerah yang menunjang kegiatan saling belajar antar guru dan kegiatan-kegiatan sekolah yang berpusat pada siswa.

Rekomendasi berikutnya adalah melahirkan kontrak komitmen antara pemerintah daerah dengan guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kinerja sekolah, dan selanjutnya adalah partisipasi aktif dari segenap unsur pendidikan termasuk mitra pembangunan dan industri dalam pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia bidang pendidikan.

Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja yang memimpin jalannya diskusi dengan 190 peserta ini, mengatakan untuk mewujudkan ide-ide yang dibicarakan di Focus Group Discussion (FGD/diskusi kelompok terpumpun) pada 16 November 2022 dan Diskusi Publik 17 November 2022 menjadi kenyataan, semua pemangku kepentingan mau tidak mau harus saling berkomunikasi secara intensif.

“Kami gembira Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memfasilitasi perluasan akses sarana prasarana yang menunjang kualitas pendidikan, seperti akses e-library untuk seluruh sekolah, perbaikan ekosistem sekolah untuk implementasi Kurikulum Merdeka, dan pemberian fasilitas penunjang kegiatan pelatihan bagi para guru,” ujarnya.

Lebih lanjut Dinna menyampaikan bahwa komitmen dari para peserta Diskusi Publik sekaligus menjawab keprihatinan yang muncul seputar pengelolaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan anggaran pendidikan yang selama ini dianggap belum tepat sasaran.

Dr. J. Satrijo Tanudjojo, CEO Global Tanoto Foundation menyambut baik kehadiran pemangku kepentingan kunci bidang pendidikan yang mampu mendorong lahirnya komitmen bersama tersebut.

“Hadirnya Bapak Gubernur menunjukkan komitmen Sumatera Utara untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas,” ungkapnya.

Diskusi Publik ini juga mengundang Fachrujiansyah Bachsan, S.Pd.I., Kepala Seksi PTK SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dan Irma Sari Sinaga, S.Pd., guru SDN 158/VIII Rimbo Mulyo, Provinsi Jambi.

Sebagai bagian dari daerah yang masuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), mereka menceritakan berbagai inovasi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, misalnya, penggunaan intranet dan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia setempat untuk sarana berbagi materi ajar bagi guru dan kepala sekolah.

“Harapan kami adalah agar inovasi serupa bisa tumbuh dan direplikasi juga oleh guru dan kepala sekolah di Provinsi Sumatera Utara,” demikian Dinna Prapto Raharja.

Kegiatan di Sumatera Utara ini merupakan rangkaian dari kunjungan serupa di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Riau. Kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di provinsi-provinsi itu akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.

Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah perusahaan konsultan yang berlokasi di Jakarta dengan visi mengembangkan sinergi lintas bidang ilmu dan kepentingan demi kebijakan publik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat.

Dibangun oleh kaum profesional berpengalaman di bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi, Synergy Policies melakukan kajian dan evaluasi kebijakan, pelatihan interaktif bagi pengambil kebijakan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan.

Berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2014, Synergy Policies memiliki mitra-mitra bersekala internasional maupun nasional.

Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh.

Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri mendirikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara. Pada 2018, Tanoto Foundation meluncurkan Program PINTAR untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah.

Laporan: Redaksi