Qingdao, China (Xinhua/Indonesia Window) – "Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, daratan dan laut tidak dapat dikelola secara terpisah," ujar Dyah Erowati, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), dalam Forum Pembangunan Laut Global 2026.

Digelar pada 16-18 September di Qingdao, kota pesisir di Provinsi Shandong, China timur, forum tersebut mempertemukan 680 partisipan dari 60 negara dan kawasan.

Para pejabat dan pakar dari China dan Indonesia berbagi praktik serta bertukar pandangan mengenai ekonomi biru, perlindungan ekologi laut, perencanaan tata ruang laut, dan perikanan laut.

Mereka juga menjajaki berbagai peluang dan pendekatan baru untuk memperdalam kerja sama dalam tata kelola laut dan pengembangan ekonomi biru.

Memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi beragam kebutuhan dalam pemanfaatan ruang laut, mulai dari pembangunan ekonomi dan konservasi ekologi hingga mata pencaharian masyarakat pesisir.

Pakar Indonesia mengatakan bahwa tata kelola laut di negara tersebut tengah beralih dari perencanaan yang terfragmentasi menuju pengelolaan yang lebih terpadu. Proses ini membutuhkan dukungan data yang lebih kuat, inovasi teknologi, serta kerja sama internasional.

"Tantangan kelautan yang kita hadapi bersama menciptakan peluang bersama bagi Indonesia dan China," ujar Permana Yudiarso, direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Dia mengatakan kedua negara dapat memperkuat kerja sama dalam perencanaan tata ruang laut, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, pembangunan pulau, karbon biru, ekonomi biru, dan peningkatan kapasitas.

Dalam perencanaan tata ruang laut, lembaga-lembaga China dan Indonesia telah menjalin kerja sama praktis.

Dalam forum itu, Wakil Ketua sekaligus Sekretaris Jenderal China Oceanic Development Foundation Pan Xinchun menuturkan bahwa yayasan itu telah meluncurkan program kerja sama perencanaan tata ruang laut internasional pada 2018.

Teluk Balikpapan, lokasi ibu kota baru RI Nusantara, masuk dalam daerah yang tercakup dalam program tersebut.

Diskusi dalam forum tersebut juga menyoroti perluasan kerja sama maritim China-Indonesia yang stabil. Sebagai dua negara maritim utama, China dan Indonesia memiliki ruang kerja sama yang luas dalam pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, konservasi ekologi, dan respons terhadap perubahan iklim.

Pada 2007, kedua negara menandatangani nota kesepahaman pertama terkait kerja sama kelautan, yang menandai dimulainya tahap baru kerja sama praktis di bidang tersebut.

Pernyataan bersama China-Indonesia yang dirilis pada 2024 menggambarkan kerja sama maritim sebagai bagian penting dari kerja sama strategis komprehensif kedua negara. Kedua pihak menuturkan akan secara aktif menjajaki dan melaksanakan lebih banyak proyek kerja sama maritim serta mengupayakan sorotan baru dalam kerja sama bilateral.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah melaksanakan berbagai program yang mencakup ekspedisi ilmiah bersama, observasi laut, pelatihan personel, dan ekonomi biru.

Indonesia-China Center for Ocean and Climate (ICCOC), yang operasionalnya didukung oleh Institut Oseanografi Pertama (First Institute of Oceanography) di bawah naungan Kementerian Sumber Daya Alam China, terus berperan sebagai platform kerja sama kelautan bilateral.

Melalui platform tersebut, kerja sama telah berkembang mencakup berbagai bidang, mulai dari pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan bioproduk laut hingga energi terbarukan berbasis laut. Kedua pihak juga terus berupaya untuk menghubungkan penelitian teknologi dan penerapan industri secara lebih baik.

"Melalui berbagai platform kerja sama tersebut, kedua pihak telah mencapai kemajuan yang solid dalam perlindungan lingkungan laut dan bidang-bidang terkait," ujar Bailin Cong, direktur ICCOC sekaligus peneliti di Institut Oseanografi Pertama di Kementerian Sumber Daya Alam China.

Dia menyampaikan kerja sama tersebut telah memberikan dukungan ilmiah untuk lebih memahami sirkulasi laut regional dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana laut dan perubahan iklim, sekaligus menawarkan pendekatan praktis terkait transisi mata pencaharian masyarakat pesisir.

Selain observasi laut dan tata kelola ruang laut, lembaga-lembaga penelitian dari kedua negara telah melakukan studi bersama mengenai ekologi laut, keanekaragaman hayati, rumput laut, dan marikultur, sembari menjajaki cara untuk menerjemahkan temuan penelitian menjadi penerapan industri.

Institut Oseanologi di Akademi Ilmu Pengetahuan China mengatakan proyek perikanan ekologis laut China-Indonesia, yang diluncurkan pada 2023, telah mencatatkan kemajuan yang substansial dan membantu memperkuat kapasitas ilmiah Indonesia dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya laut.

Ke depannya, para partisipan asal Indonesia melihat potensi kerja sama lebih lanjut yang cukup besar.

"Prospek kerja sama yang saling menguntungkan antara China dan Indonesia di bidang kelautan dan perikanan sangat cerah," ujar Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI yang juga ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (Indonesian Aquaculture Society).

Dahuri mengatakan seiring dengan terus berkembangnya industri kelautan dan meningkatnya permintaan terhadap produk kelautan dan perikanan, masih terdapat ruang yang luas bagi kedua negara untuk lebih lanjut memperluas kerja sama guna mendorong pembangunan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

Laporan: Redaksi