UMKM dalam ekosistem ekonomi haji

Salah satu fokus penelitian BRIN adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Posisi UMKM menjadi penting karena rantai ekonomi haji melibatkan begitu banyak jenis kebutuhan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha nasional.

Dalam rancangan awal penelitian, BRIN memetakan empat dimensi utama yang akan menjadi fokus kajian, yaitu layanan inti penyelenggaraan haji, industri pendukung, pengelolaan keuangan haji, serta pemberdayaan UMKM.

Keempat dimensi tersebut diharapkan dapat menggambarkan secara utuh rantai nilai ekonomi haji sekaligus mengidentifikasi peluang peningkatan nilai tambah nasional.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya bertanya: ‘Berapa besar uang yang berputar?’, tetapi juga ‘bagaimana uang tersebut dapat menciptakan lapangan usaha, memperkuat industri nasional, dan memberi manfaat yang lebih luas?’

BRIN mencari bukti

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, BRIN menggandeng Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dalam memperkuat metodologi penelitian.

Penelitian akan menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif.

Sebanyak 1.120 jemaah haji tahun 2026 dari 14 embarkasi akan menjadi bagian dari survei. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan wawancara mendalam bersama eksportir, penyelenggara haji, asosiasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta pelaku UMKM.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sisi permintaan dan penawaran, rantai pasok, infrastruktur, hingga dampak pengganda (multiplier effect) dari aktivitas ekonomi haji.

Dengan kata lain, peneliti ingin melihat ekosistem haji dari berbagai sisi—dari jemaah sebagai konsumen hingga pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa.

Data menjadi kebijakan

Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN, Aji Sofanudin, mengatakan forum tersebut menghasilkan kesepahaman awal mengenai pentingnya menyusun dimensi penelitian sebelum instrumen riset dikembangkan lebih lanjut.

"Yang perlu kita tetapkan terlebih dahulu adalah dimensi-dimensinya. Setelah itu baru kita turunkan menjadi indikator sehingga instrumen penelitian yang dihasilkan benar-benar kuat," ujarnya.

Menurut Aji, berbagai aspek yang muncul dalam diskusi—mulai dari layanan inti penyelenggaraan haji, industri pendukung, pengelolaan keuangan haji, pemberdayaan ekonomi, analisis permintaan dan penawaran, hingga kebocoran ekonomi—perlu ditempatkan dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Pendekatan tersebut penting agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai angka atau laporan akademik. Data yang diperoleh diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

Melalui kerangka riset yang sistematis dan berbasis data, Aji berharap penelitian ini mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, implementatif, serta berkontribusi terhadap penguatan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus pengembangan ekonomi syariah nasional.

Haji menjadi penggerak ekonomi yang lebih besar?

Pada akhirnya, riset ekonomi haji bukan sekadar tentang menghitung besarnya uang yang dikeluarkan jemaah.

Yang lebih penting adalah melihat bagaimana setiap rupiah yang berputar dalam ekosistem haji dapat menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.

Apakah kebutuhan jemaah dapat lebih banyak dipenuhi oleh produk nasional? Apakah UMKM dapat masuk ke rantai pasok? Apakah penerbangan dapat dimanfaatkan lebih efisien? Apakah layanan kesehatan dapat membuka peluang ekonomi baru? Dan apakah Kampung Haji Indonesia kelak dapat menjadi jembatan bagi produk dan jasa Indonesia menuju pasar Timur Tengah?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang hendak dijawab melalui riset yang kini mulai disusun BRIN.

Forum tersebut menjadi langkah awal penyusunan instrumen riset strategis mengenai ekosistem ekonomi haji yang akan dilaksanakan melalui Program Riset Indonesia Strategis (PRIS) selama dua tahun.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jika riset ini mampu menemukan titik-titik kebocoran sekaligus peluang penciptaan nilai tambah, maka haji dapat dipandang bukan hanya sebagai perjalanan spiritual jutaan umat, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi strategis yang menghubungkan jemaah, industri, UMKM, layanan publik, perdagangan, transportasi, kesehatan, dan pasar Timur Tengah.

Tantangannya kini bukan sekadar seberapa besar potensi ekonomi haji, melainkan seberapa banyak dari potensi tersebut yang dapat kembali menjadi manfaat bagi Indonesia.

Selesai