Faksi Palestina bertemu bahas masa depan Gaza, rencana perdamaian Trump Jadi sorotan

Warga Palestina bersukacita di depan kantor pusat komite Mesir di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah, pada 9 Oktober 2025, menyusul pengumuman bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati persetujuan gencatan senjata Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Pertemuan tingkat tinggi antara faksi-faksi Palestina digelar pada Ahad (7/6) dengan dihadiri mediator dari Mesir, Qatar, dan Turkiye untuk membahas implementasi perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

Menurut saluran berita Mesir Al-Qahera News, pertemuan tersebut berfokus pada usulan peta jalan untuk penuntasan implementasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata Jalur Gaza.

Para peserta pertemuan sepakat mengenai perlunya finalisasi implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, khususnya seluruh resolusi yang tercantum dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata tersebut.

Pertemuan itu berlangsung di tengah tersendatnya implementasi sejumlah klausul penting dalam perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, termasuk isu soal pelucutan senjata dan rekonstruksi Jalur Gaza.

Menurut berita terbaru dari otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza, sedikitnya 961 warga Palestina tewas dan 3.020 lainnya terluka di wilayah kantong tersebut sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025. Dengan demikian, total korban tewas dalam perang di Gaza yang pecah sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.971 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 173.012 orang.

Tahap pertama perjanjian gencatan senjata mencakup pertukaran tahanan dan tawanan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, serta penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah di Gaza.

Pada pertengahan Januari, AS mengumumkan dimulainya tahap kedua perjanjian gencatan senjata tersebut. Setelah itu, sebuah komite teknokrat Palestina transisional yang beranggotakan 15 orang dibentuk untuk mengelola Jalur Gaza. Komite tersebut dipimpin oleh Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait