Doktrin Monroe digunakan sebagai pembenaran bagi intervensi Amerika Serikat di Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya membenarkan serangan yang dilancarkannya terhadap Venezuela, serta tindakan Washington dalam memaksakan kehendaknya di Amerika Latin, dengan mengutip sebuah kebijakan yang berasal dari presiden AS abad ke-19.

Pada Sabtu (3/1), Trump menyebut penggerebekan yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro sebagai pembaruan dari Doktrin Monroe, yaitu deklarasi tahun 1823 oleh presiden kelima Amerika Serikat, James Monroe.

Trump menyatakan bahwa AS akan “mengelola negara tersebut” sampai “transisi yang aman, tepat, dan bijaksana” dapat dilaksanakan.

“Doktrin Monroe itu sangat besar artinya, tetapi kami telah melampauinya jauh sekali, sangat jauh. Sekarang mereka menyebutnya dokumen Donroe,” ujar Trump, dengan menambahkan huruf pertama namanya pada rangkaian prinsip tersebut.

“Dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” tambahnya.

Kebijakan AS abad ke-19

Doktrin Monroe pada dasarnya menganjurkan pembagian dunia ke dalam wilayah-wilayah pengaruh yang diawasi oleh kekuatan-kekuatan berbeda.

Monroe pertama kali menyampaikan doktrin ini pada 2 Desember 1823, dalam pidato Kenegaraan (State of the Union) tahunan ketujuhnya di hadapan Kongres AS, meskipun doktrin tersebut baru dinamai sesuai namanya beberapa dekade kemudian.

Dia memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak mencampuri urusan di Benua Amerika, dengan menegaskan bahwa setiap tindakan semacam itu akan dipandang sebagai serangan terhadap Amerika Serikat.

Monroe menyatakan bahwa urusan Belahan Barat dan Eropa harus tetap terpisah dan tidak saling memengaruhi.

Kolonisasi di Benua Amerika

Sebagai gantinya, Monroe berjanji bahwa AS akan mengakui dan tidak akan mencampuri koloni-koloni Eropa yang sudah ada maupun urusan dalam negeri negara-negara Eropa.

Namun, Amerika Utara dan Amerika Selatan, kata Monroe, tidak lagi boleh menjadi sasaran kolonisasi di masa depan oleh kekuatan Eropa mana pun.

Dalam banyak hal, Doktrin Monroe mendorong pemertahanan status quo di Benua Amerika, tetapi juga menuntut agar Eropa melepaskan keterlibatannya dari kawasan tersebut.

Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan ‘Roosevelt Corollary’ ke dalam Doktrin Monroe, yang menegaskan hak Amerika Serikat untuk melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin guna mencegah campur tangan Eropa—terutama terkait utang atau ketidakstabilan—demi menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan Washington di Belahan Barat.

Pada tahun yang sama, ketika para kreditur Eropa mengancam beberapa negara Amerika Latin, Roosevelt menyatakan hak dan tanggung jawab Amerika Serikat untuk terlibat sesuai dengan doktrin tersebut.

Roosevelt Corollary dirumuskan setelah krisis Venezuela tahun 1902–1903, ketika negara itu menolak membayar utang luar negerinya.

Dalam dekade-dekade berikutnya, Doktrin Monroe yang telah berkembang digunakan sebagai pembenaran bagi intervensi Amerika Serikat di Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.

Pada 1980-an, Presiden Ronald Reagan menjalankan pendekatan agresif terhadap kawasan tersebut, yang oleh para pengkritiknya dicap sebagai “imperialis.” Di Nikaragua, AS mendukung kelompok sayap kanan Contras melawan pemerintahan sayap kiri Sandinista, yang menyeret AS ke dalam skandal perdagangan senjata Iran–Contra. Washington juga mendukung pemerintahan sayap kanan yang dituduh melakukan kekejaman di El Salvador dan Guatemala.

Kuba sejak lama berada di bawah tekanan intensif dari Amerika Serikat sejak revolusi Fidel Castro, baik secara militer maupun ekonomi melalui sanksi berat yang masih berlaku hingga saat ini.

Selain itu, terdapat pula laporan mengenai upaya-upaya untuk memicu kudeta terhadap pendahulu Maduro, Hugo Chávez, sebelum dia meninggal dunia pada tahun 2013.

Laporan: Redaksi