Banner

Departemen Kehakiman AS lakukan ‘penggeledahan terencana’ di rumah Biden

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjalan di South Lawn untuk menaiki Marine One di Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, pada 8 Juli 2022. (Xinhua/Ting Shen)

Departemen Kehakiman Amerika Serikat melakukan penggeledahan di rumah Joe Biden di Wilmington, Delaware, pada 20 Januari setelah sejumlah dokumen berlabel rahasia juga ditemukan di Biden Penn Center di Washington D.C. pada November 2022.

 

Washington, AS (Xinhua) – Departemen Kehakiman (Department of Justice/DOJ) Amerika Serikat (AS) melakukan ‘penggeledahan terencana’ di rumah Presiden AS Joe Biden di Rehoboth Beach, Delaware, pada Rabu (1/2).

“Hari ini, dengan dukungan penuh dan kerja sama Presiden, DOJ melakukan penggeledahan terencana di rumah Presiden di Rehoboth, Delaware,” kata pengacara pribadi Biden, Bob Bauer, dalam pernyataan yang didapatkan oleh sejumlah outlet media AS.

“Sesuai prosedur standar DOJ, demi kepentingan keamanan dan integritas operasional, DOJ berusaha melakukan tugas ini tanpa memberi tahu publik terlebih dahulu, dan kami setuju untuk bekerja sama,” tulis Bauer.

“Penggeledahan hari ini merupakan langkah selanjutnya dalam proses DOJ yang menyeluruh dan tepat waktu yang akan terus kami dukung dan fasilitasi sepenuhnya,” sambung pengacara itu. “Kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut di akhir penggeladahan hari ini.”

Banner

DOJ melakukan penggeledahan di rumah Biden di Wilmington, Delaware, pada 20 Januari setelah sejumlah dokumen berlabel rahasia juga ditemukan di Biden Penn Center di Washington D.C. pada November 2022.

Penasihat khusus DOJ secara terpisah menyelidiki penanganan dokumen-dokumen rahasia oleh Biden dan mantan Presiden AS Donald Trump.

Mantan Wakil Presiden AS Mike Pence menuturkan kepada Kongres pada pekan lalu bahwa dokumen-dokumen rahasia ditemukan di rumahnya di Indiana.

Administrasi Arsip dan Catatan Nasional AS baru-baru ini meminta para mantan presiden dan wakil presiden AS “melakukan asesmen” untuk memastikan apakah mereka memiliki dokumen rahasia apa pun.

Menurut Undang-Undang Catatan Kepresidenan (Presidential Records Act), seluruh catatan presiden dan wakil presiden AS, termasuk dokumen rahasia apa pun, harus dikembalikan ke administrasi arsip nasional AS di akhir masa jabatan mereka.

Laporan: Redaksi

Banner

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner

Iklan