Bappenas-KSI luncurkan platform perencanaan pembangunan

Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan organisasi nirlaba Knowledge Sector Initiative (KSI) meluncurkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3) di Jakarta, Kamis.

MP3 yang dikembangkan sejak 2020 tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan kredibilitas perencanaan melalui penataan norma dan model manajemen pengetahuan dalam kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pendistribusian produk pengetahuan untuk perencanaan pembangunan.

“MP3 menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan melalui pendekatan bridging from research to policy, dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam peluncuran tersebut.

Di masa mendatang, repositori MP3 akan semakin diperkaya, termasuk teknik dan metode pemanfaatannya guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan, imbuhnya.

MP3 yang merupakan bagian dari kemitraan strategis Pemerintah Indonesia dan Australia melalui KSI ini mendukung manajemen pengetahuan sebagai pendekatan kunci di aspek knowledge-to-policy.

Di Kementerian PPN/Bappenas, KSI mendukung implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian integral Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

“Kami senang mengetahui platform MP3 dapat mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house. MP3 juga berguna untuk kerja sama lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia yang multidimensi,” tutur Kirsten Bishop, perwakilan Pemerintah Australia sekaligus Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya manajemen pengetahuan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti.

“Ini merupakan langkah awal untuk memetakan kebutuhan pengelolaan pengetahuan yang lebih holistik. Platform MP3 menjadi contoh bagi upaya perubahan yang dapat dilakukan oleh setiap lembaga, bahkan unit kerja, untuk mengarusutamakan kolaborasi pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan,” ujarnya.

Laporan: Redaksi