Banner

AS desak warganya tinggalkan Rusia untuk hindari wajib militer

Foto yang diabadikan pada 24 Maret 2022 ini memperlihatkan bendera nasional Amerika Serikat (AS) (kanan) di gedung Kedutaan Besar AS di Moskow, Rusia. (Xinhua/Bai Xueqi)

Wajib militer Rusia mungkin diwajibkan atas individu berkewarganegaraan ganda, sebut Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Moskow, mendesak warga negara AS yang tinggal di Rusia untuk segera meninggalkan negara itu.

 

Washington, AS (Xinhua) – Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Moskow mendesak warga negara AS yang tinggal di Rusia untuk segera meninggalkan negara itu, mengacu pada apa yang diklaim sebagai kemungkinan bahwa Rusia dapat mewajibkan individu berkewarganegaraan ganda untuk menjalani wajib militer.

“Rusia dapat menolak untuk mengakui status kewarganegaraan AS yang dimiliki warga berkewarganegaraan ganda, menolak akses mereka ke bantuan konsuler AS, mencegah keberangkatan mereka dari Rusia, dan mewajibkan individu berkewarganegaraan ganda untuk menjalani dinas militer,” sebut peringatan yang diunggah di situs web kedutaan besar itu pada Selasa (27/9).

“Warga negara AS sebaiknya tidak bepergian ke Rusia dan mereka yang tinggal di atau sedang bepergian ke Rusia sebaiknya segera meninggalkan Rusia meski opsi perjalanan komersial terbatas tetap ada,” imbuh peringatan itu.

Anjuran itu datang sekitar sepekan setelah Rusia mengumumkan mobilisasi parsial di tengah konflik dengan Ukraina.

Banner

Pengusiran

Sebelumnya, pada Senin (26/9), Dinas Keamanan Federal (Federal Security Service/FSB) Rusia mengumumkan pengusiran terhadap seorang diplomat Jepang yang berbasis di Kota Vladivostok, Rusia Timur Jauh, setelah dia ditahan atas aksi spionase.

Wajib militer Rusia
Foto yang diabadikan pada 6 September 2022 ini menunjukkan pemandangan Kota Vladivostok, Rusia. (Xinhua/Alexander Zemlanichenko Jr)

Seorang konsul dari Konsulat Jenderal Jepang di Vladivostok “ditahan setelah tertangkap basah saat menerima, untuk imbalan uang, informasi distribusi terbatas mengenai aspek saat ini dari kerja sama Rusia dengan salah satu negara Asia-Pasifik, termasuk dampak sanksi Barat terhadap situasi ekonomi di Wilayah Primorsky (Rusia),” bunyi pernyataan FSB.

Minister Konselor Kedutaan Besar Jepang di Moskow dipanggil Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin dan diberitahu bahwa konsul yang bersangkutan harus meninggalkan Rusia dalam waktu 48 jam atas kegiatan yang tidak sesuai dengan status seorang pejabat konsuler dan merugikan kepentingan keamanan Rusia, kata pihak kementerian dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Luar Negeri Rusia melayangkan protes keras atas insiden tersebut kepada pihak Jepang.

Laporan: Redaksi

Banner

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner

Iklan