Alasan risiko keamanan, AS izinkan staf nonesensial kedubes tinggalkan Israel

Foto yang diabadikan menggunakan ponsel pada 26 Februari 2026 ini menunjukkan bangunan markas besar Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) di Tel Aviv, Israel (wilayah Palestina yang diduduki). (Xinhua/Chen Junqing)

Personel nonesensial pemerintah AS beserta keluarga mereka diizinkan meninggalkan Israel karena alasan keamanan.

 

Yerusalem, Wilayah Palestina yang diduduki (Xinhua/Indonesia Window) – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah mengizinkan personel nonesensial pemerintah AS beserta keluarga mereka meninggalkan Israel karena alasan keamanan, demikian menurut Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Israel pada Jumat (27/2).

Dalam pernyataannya, Kedubes AS mengatakan para individu tersebut sebaiknya mempertimbangkan untuk meninggalkan Israel selagi penerbangan komersial masih beroperasi.

Mereka menambahkan pihaknya dapat lebih lanjut membatasi atau melarang pegawai pemerintah AS beserta keluarga mereka untuk melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah tertentu di Israel, serta ke Kota Tua Yerusalem dan Tepi Barat, yang merupakan wilayah yang diduduki Israel dan berada dalam pengamanan ketat Israel, "untuk merespons insiden keamanan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya."

Menurut laporan media AS, Duta Besar (Dubes) AS untuk Israel Mike Huckabee pada Jumat pagi mengirimkan surel kepada staf kedubes AS guna mengimbau mereka yang ingin meninggalkan Israel untuk melakukannya "segera."

"Fokuslah untuk mendapatkan kursi penerbangan ke mana saja yang memungkinkan Anda melanjutkan perjalanan ke Washington, tetapi prioritas pertama adalah segera keluar dari negara ini," ujarnya seperti dikutip oleh media.

Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Iran serta peningkatan kekuatan militer AS di Timur Tengah. Laporan sebelumnya menyebutkan Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan serangan awal untuk menekan Iran dalam perundingan nuklir, menyusul putaran ketiga pembicaraan yang digelar di Geneva pada Kamis (26/2).

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait