Pernyataan Trump soal Greenland picu kegelisahan di Eropa, isyaratkan perpecahan AS-Eropa makin dalam

Ketertarikan Trump terhadap Greenland bermula sejak masa kepresidenannya yang pertama. Pada 2019, Trump mengusulkan untuk membeli wilayah tersebut, sebuah langkah yang segera ditolak oleh Denmark dan dianggap “tidak masuk akal” oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

 

Aasiaat, Greenland (Xinhua/Indonesia Window) – Sebelum masa jabatan keduanya dimulai, presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan serangkaian pernyataan ekspansionis, termasuk mengusulkan penggunaan langkah militer atau ekonomi untuk mencaplok Greenland.

Pernyataan Trump itu menimbulkan kekhawatiran yang meluas di seluruh Eropa.

Greenland, pulau terbesar di dunia dengan jumlah populasi sekitar 60.000 jiwa, merupakan wilayah Denmark yang berpemerintahan sendiri (otonomi).

Ketertarikan Trump terhadap Greenland bermula sejak masa kepresidenannya yang pertama. Pada 2019, Trump mengusulkan untuk membeli wilayah tersebut, sebuah langkah yang segera ditolak oleh Denmark dan dianggap “tidak masuk akal” oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

Menyusul pernyataan Trump baru-baru ini, Frederiksen menuturkan bahwa Greenland telah menegaskan bahwa pulau tersebut “tidak dijual dan tidak akan dijual di masa mendatang.”

Kanselir Jerman Olaf Scholz menyampaikan bahwa perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat merupakan prinsip dasar hukum internasional, yang berlaku untuk setiap negara, terlepas dari ukuran atau kekuatannya.

Para analis yakin ketertarikan baru Trump terhadap Greenland tampaknya berasal dari motif strategis dan simbolis. Wilayah Arktik itu terbilang sangat penting secara geopolitik mengingat kandungan mineralnya yang kaya dan lokasinya yang dekat dengan rute maritim utama. Retorika Trump kerap kali menekankan keamanan nasional AS dan perluasan pengaruh AS di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya.

Pernyataan kontroversial Trump meningkatkan kekhawatiran perihal masa depan hubungan AS-Eropa, dengan para pakar memperingatkan bahwa perpecahan itu berpotensi makin dalam usai pelantikannya.

Laporan: Redaksi