Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia dan Rusia akan segera merealisasikan kerja sama bidang Jaminan Produk Halal (JPH), menurut keterangan tertulis dari Kementerian Agama RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (RI), Muhammad Aqil Irham, dengan Kepala Layanan Akreditas Federal Rusia, Nazarii Skrypnik, di Kantor BPJPH, Jakarta pada Senin (20/6).
Dalam kesempatan itu, Aqil Irham mengapresiasi antusiasme Rusia untuk merealisasikan kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH), karena saat ini kebijakan halal di Indonesia sudah menjadi mandatori (kewajiban) bukan lagi voluntari (sukarela).
“Maka, perjanjian kerja sama dengan Rusia ini membantu Indonesia untuk terus menyosialisasikan kewajiban sertifikasi halal. Hal ini (kerja sama) sangat memungkinkan untuk segera kita lakukan,” ujarnya.
Data BPJPH hingga 20 Juni 2022 menunjukkan, sebanyak 88 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari 35 negara di seluruh dunia telah mendaftar di laman ptsp.halal.go.id.
Sementara itu, Kepala Layanan Akreditas Federal Rusia Skrypnik menekankan bahwa Rusia menginginkan kerja sama jaminan produk halal untuk segera dilakukan.
“Rusia merupakan salah satu dari lima negara teratas eksportir produk halal di dunia. Rusia ingin mengetahui secara detail bagaimana proses MoU (Memorandum of Understanding) dan MRA (Mutual Recognition Agreements) Jaminan Produk Halal di Indonesia dan kami berharap dapat dilakukan sesegera mungkin,” tuturnya.
Menegaskan hal tersebut, Direktur Jenderal Departemen Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Proyek Khusus di Kementerian Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Natalia Stapran, menguraikan bahwa Rusia selama ini telah mengekspor daging, dan produk pertanian ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan melihat potensi besar pasar Asia Tenggara khususnya Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Konsultan Departemen Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Proyek Khusus Rusia, Alexander Kryachun; ahli senior Perwakilan Perdagangan Rusia, Ivan Dronov; atase pertanian Rusia, Artem Tyurin; serta Koordinator Bidang Kerja Sama BPJPH di Kemenag RI, Fertiana Santy.
Laporan: Redaksi