113 negara lebih utamakan bayar utang daripada pendidikan, UNESCO desak perubahan kebijakan

Para siswa berjalan menuju sekolah mereka di Kolombo, Sri Lanka, pada 25 Juli 2022. (Xinhua/Wang Shen)

Paris, Prancis (Xinhua/Indonesia Window) – Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada Jumat (10/7) memperingatkan bantuan internasional untuk sektor pendidikan mengalami penurunan tajam, sementara meningkatnya pembayaran kewajiban utang semakin menekan anggaran pendidikan di banyak negara berkembang.

Penelitian baru-baru ini yang dirilis oleh UNESCO pada KTT Transformasi Pendidikan +4 (TES+4) menunjukkan sektor pendidikan menerima porsi yang semakin kecil dari bantuan pembangunan global.

Bantuan untuk pendidikan hanya mencakup 7,5 persen dari total bantuan pembangunan resmi pada 2024, yang merupakan tingkat terendahnya dalam dua dekade terakhir.

UNESCO memperkirakan total bantuan global untuk pendidikan berpotensi merosot hingga 30 persen antara tahun 2023-2027.

Negara-negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah ke bawah menghadapi kesenjangan pembiayaan pendidikan tahunan sebesar 97 miliar dolar AS, yang diperkirakan akan semakin melebar.

*1 dolar AS = 18.090 rupiah

Pada saat yang sama, meningkatnya beban utang memberikan tekanan yang semakin besar pada sistem pendidikan.

Sebuah laporan terbaru UNESCO tentang utang dan pendidikan menemukan bahwa 113 negara, yang dihuni 6,1 miliar penduduk, menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang alih-alih untuk pendidikan. Akibatnya, pengeluaran riil untuk pendidikan mengalami stagnasi atau penurunan di banyak negara, dengan konsekuensi jangka panjang terhadap akses, kualitas, dan kesetaraan.

"Pendidikan merupakan investasi paling strategis yang dapat dilakukan suatu negara, tetapi pendanaannya secara sistematis kurang memadai," kata Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enany, memperingatkan menurunnya bantuan pendidikan global berisiko memperpanjang siklus minimnya investasi, ketidaksetaraan, dan stagnasi pembangunan.

Guna membantu mengatasi tantangan tersebut, UNESCO kembali menyerukan skema debt-for-education swap, dan merilis panduan teknis untuk mendukung implementasinya.

Mekanisme ini akan memungkinkan negara-negara debitur untuk mengalihkan sebagian dana untuk pembayaran utang luar negeri mereka ke investasi pendidikan.

Temuan tersebut dirilis dalam KTT Transformasi Pendidikan +4, sebuah pertemuan lanjutan dari KTT Transformasi Pendidikan PBB yang bertujuan untuk memajukan upaya global dalam meningkatkan sistem pendidikan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 tentang pendidikan berkualitas.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait