Tak ada kesepakatan dalam kegaduhan Greenland, situasi masih menantang

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen (kiri, di atas salju) terlihat saat demonstrasi menentang tindakan dan pernyataan Amerika Serikat yang mengisyaratkan kendali atas Greenland di Nuuk, ibu kota Greenland, wilayah otonom di Denmark, pada 17 Januari 2026. (Xinhua/Anders Kongshaug)

Situasi di Greenland masih menantang, sementara belum ada kesepakatan tercapai di antara NATO dan Uni Eropa, dan Amerika Serikat, yang ingin mencaplok wilayah yang berada di bawah kedaulatan Denmark tersebut.

 

Oslo, Norwegia (Xinhua/Indonesia Window) – Belum ada kesepakatan yang tercapai mengenai Greenland dan situasinya masih menantang, kata Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen dalam wawancara dengan Greenlandic Broadcasting Corporation yang dipublikasikan pada Jumat (30/1).

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pekan lalu mengatakan di platform Truth Social-nya bahwa pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menghasilkan "kerangka untuk kesepakatan masa depan" terkait Greenland dan kawasan Arktik yang lebih luas.

"Pemerintah sedang mengejar klarifikasi melalui jalur yang tepat," kata Nielsen, seraya menambahkan bahwa Trump terus menunjukkan ketertarikan untuk mengambil alih Greenland.

Menghadapi tekanan dari AS, Nielsen menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dengan para mitra dari NATO dan Uni Eropa (UE). "Kami akan melakukannya selangkah demi selangkah untuk memperkuat kerja sama di bidang bisnis, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya," ujarnya.

Saat berbicara soal kunjungan terbaru ke Jerman dan Prancis, Nielsen mengatakan kedua negara tersebut telah menegaskan dukungan mereka terhadap Greenland dalam berbagai cara.

Greenland, pulau terbesar di dunia, adalah wilayah otonom dalam lingkup Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen memegang kendali atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump berulang kali menyatakan keinginan untuk "menguasai" Greenland, langkah yang berulang kali ditolak oleh Eropa.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait