
Suriah belum aman, sisa bahan peledak perang telah tewaskan 880 warga

Sebuah tanda peringatan terpasang di bangunan rusak yang telah diberi garis pembatas dalam sebuah operasi pembersihan ranjau di kawasan Jobar, Damaskus, Suriah, pada 26 Januari 2026. (Xinhua/Ammar Safarjalani)
PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (4/9) memperingatkan soal ancaman mematikan dari kontaminasi bahan peledak sisa perang di Suriah.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan kontaminasi tersebut terus berdampak tidak hanya pada tempat tinggal warga, tetapi juga pada cara mereka bergerak, bekerja, dan menafkahi keluarga mereka.
"Selama sepekan terakhir, tercatat belasan insiden yang melibatkan bahan peledak di enam provinsi Suriah, yang menewaskan sembilan orang, enam di antaranya anak-anak, serta melukai 13 orang lainnya," ujar OCHA.
OCHA mengatakan sebuah ranjau darat menghantam kendaraan sipil di Kegubernuran Deir ez-Zor pada Senin (31/8), menewaskan lima anak dan melukai tiga warga sipil lainnya. Kegubernuran Raqqa mencatat jumlah tertinggi untuk insiden ledakan sisa bahan peledak, yang menyoroti masih adanya bahaya akibat sisa-sisa bahan peledak perang di Suriah utara.
OCHA menyampaikan bahwa sejak 8 Desember 2024, lebih dari 1.400 insiden terkait bahan peledak sisa perang dilaporkan di seluruh Suriah, yang mengakibatkan hampir 2.500 korban sipil, termasuk 880 orang meninggal dunia.
Lebih dari dua pertiga insiden terjadi di lahan pertanian dan penggembalaan, yang menegaskan betapa mendesaknya operasi pembersihan berskala besar guna mengurangi risiko bagi para petani, penggembala, dan warga yang bepergian antardesa, demikian disampaikan OCHA.
Mitra-mitra yang terlibat dalam upaya penanganan bahan peledak sisa perang menekankan bahwa edukasi mengenai risiko bahan peledak tersebut, operasi pembersihan, serta bantuan bagi mereka yang terdampak merupakan langkah penting untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan mereka kembali ke rumah dengan aman, demikian disampaikan oleh kantor PBB tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS ke-46
Indonesia
•
21 Jan 2021

Hamas akan hentikan negosiasi gencatan senjata jika Israel serang Rafah
Indonesia
•
03 May 2024

Iran tunda negosiasi final dengan AS, lima ketentuan MoU jadi syarat utama
Indonesia
•
01 Jul 2026

Kelompok teknologi AS dukung TikTok dalam upaya hukum terhadap larangan di Montana
Indonesia
•
11 Aug 2023


Berita Terbaru

Memaknai visi Xi Jinping tentang tata kelola global melalui metafora
Indonesia
•
25 Oct 2026

Sekitar 410.000 orang ikuti gelombang baru aksi unjuk rasa di Prancis
Indonesia
•
25 Oct 2026

Biaya hidup naik, belanja senjata disorot: Protes meluas di Italia
Indonesia
•
25 Oct 2026

Ribuan orang demo di Portugal, tuntut pemerintah atasi krisis perumahan
Indonesia
•
25 Oct 2026
