DK PBB bahas serangan Laut Merah di tengah risiko meluasnya krisis Gaza

Serangan pemberontak Houthi di Laut Merah, di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait perdagangan global dan stabilitas regional akibat konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung di Gaza.

 

PBB (Xinhua) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (3/1) menggelar rapat terbuka perihal serangan pemberontak Houthi di Laut Merah, di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait perdagangan global dan stabilitas regional akibat konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung di Gaza.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB Khaled Khiari menyampaikan kepada dewan itu bahwa “tidak ada alasan atau keluhan” yang dapat membenarkan berlanjutnya serangan Houthi terhadap kebebasan navigasi di Laut Merah, seraya menambahkan bahwa semua insiden yang bermula di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi “harus dihentikan.”

Dia mendorong “semua pihak yang berkepentingan” di kawasan yang lebih luas agar menghindari eskalasi lebih lanjut serta meredakan ketegangan dan ancaman, maupun menyerukan kembalinya arus lalu lintas reguler untuk menghindari risiko Yaman “terseret ke dalam konflik regional.”

Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Arsenio Dominguez menyebut serangan itu sebagai hal yang tidak dapat diterima, seraya mengatakan bahwa kapal-kapal “harus diizinkan untuk berdagang di seluruh dunia tanpa hambatan dan sesuai dengan hukum internasional.”

Dia menegaskan kembali seruannya untuk melakukan deeskalasi “guna memastikan keselamatan para pelaut kita, kebebasan navigasi, dan stabilitas rantai pasokan.”

Sejumlah besar perusahaan telah mengalihkan rute kapal mereka di sekitar Afrika Selatan untuk mengurangi risiko yang mereka hadapi, sehingga memerlukan waktu tambahan perjalanan rata-rata 10 hari dan berdampak negatif pada perdagangan internasional dan biaya pengiriman, urai Dominguez.

Dia mengingatkan kembali rekomendasi sebelumnya yang telah disepakati pada Desember perihal cara penanganan krisis itu, sembari menyampaikan bahwa IMO telah menerapkan program keamanan di kawasan Laut Merah.

Nicolas de Riviere, perwakilan tetap Prancis untuk PBB, yang memegang tampuk kepresidenan DK PBB bulan ini, menyampaikan bahwa sudah menjadi tanggung jawab kolektif dewan tersebut untuk memastikan proses perdamaian di Yaman terus berlanjut sesuai dengan peta rencana utusan khusus PBB untuk Yaman.

Vassily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, mengatakan bahwa pembatasan kebebasan navigasi di Laut Merah dan Teluk Aden “tidak berlangsung tanpa sebab.”

Dia mengatakan bahwa tidak ada pihak yang dapat menyangkal bahwa “apa yang terjadi di Laut Merah merupakan imbas langsung dari kekerasan di Gaza, tempat Israel melakukan operasi berdarahnya yang telah berlangsung selama tiga bulan.”

Eskalasi juga terjadi di wilayah Palestina yang diduduki lainnya, imbuh Nebenzia, serta di seluruh perbatasan Israel-Lebanon.

Dia menuding Amerika Serikat (AS) menutup-nutupi tindakan Israel dan “menyandera” anggota DK lainnya dengan memveto semua resolusi yang menuntut gencatan senjata segera.

Dalam pidato pengukuhan Aljazair sebagai anggota DK, Amar Bendjama, perwakilan tetap negara tersebut untuk PBB, mengakui peran krusial jalur Laut Merah dan menyebutnya sebagai “jalur yang sangat penting bagi seluruh dunia.”

Dia mengatakan bahwa krisis laut tersebut harus ditinjau dalam konteks regional yang lebih luas.

Dia menyatakan bahwa Laut Merah “jauh lebih penting dari sekadar rute perdagangan,” seraya memujinya sebagai kawasan bersejarah dengan aspirasi dan harapan yang sah.

DK mengeluarkan pernyataan pers pada 1 Desember, yang membahas ancaman Houthi dan mengutuk “sangat keras” serangan tersebut.

Rapat terbaru DK PBB perihal krisis itu, yang digelar pada 29 Desember, menunjukkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan risiko yang meluas terkait dampak limpahan (spillover) lebih lanjut.

Laporan: Redaksi