COVID-19 – Sekitar 47 persen UMKM tutup pada Agustus 2020

Jakarta (Indonesia Window) – Sebanyak 47,13 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air menyatakan hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020 jika pandemik belum berakhir.

Data tersebut merupakan hasil survei Kajian Cepat Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia oleh Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI).

“UMKM yang merupakan penopang produksi nasional tengah menghadapi goncangan dari sisi penawaran dan permintaan. Hal ini ini berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho, dalam webinar “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja UMKM: Mitigasi dan Pemulihan pada Senin (29/6), dikutip dari situs jejaring LIPI.

Survei yang dilakukan secara daring pada 1-20 Mei itu mengumpulkan persepsi pelaku usaha terkait kerentanan UMKM yang terpaksa tutup jika pandemik tak kunjung berakhir.

Survei menunjukkan sebanyak 72,02 persen usaha akan tutup setelah November 2020, dan 85,42 persen usaha dapat bertahan paling lama dalam rentang waktu satu tahun sejak pandemik.

“Terdapat beberapa preferensi strategi yang dapat dilakukan UMKM, antara lain mencari pasar baru, mencari pemasok bahan baku yang lebih murah, mengurangi tenaga kerja, dan mengajukan penundaan pembayaran,” ujar Eko.

Survei LIPI merekomendasikan langkah mitigasi prioritas jangka pendek dan menengah.

Untuk langkah mitigasi jangka pendek UMKM dapat menciptakan stimulus pada sisi permintaan, dan mendorong platform online untuk memperluas kemitraan dengan UMKM.

“Pemerintah daerah juga diharapkan  melakukan penguatan komponen local chain, meningkatkan mutu dan daya saing produk UMKM melalui kerja sama dengan lembaga riset, menyediakan fasilitas impor bahan baku, serta kredit murah bagi UMKM,” tutur Eko.

Sementara langkah mitigasi jangka menengah dapat berupa adaptive supply chain untuk barang strategis, market intelligent untuk potensi pasar ekspor baru, dan memperkuat sinergi Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam pembiayaan UMKM.

Langkah jangka menengah juga dapat berupa penyediaan fasilitasi trading house dan logistik, peningkatan akurasi data UMKM, serta pengembangan klinik UMKM berbasis digital.

“Keseimbangan tidak akan bisa kembali secara alami. Intervensi pemerintah yang kuat dan terukur merupakan langkah tepat dalam memulihkan ekonomi,” kata Eko.

Laporan: Redaksi