Mantan presiden Filipina Duterte masih calonkan diri sebagai wali kota meski ditahan ICC

Rodrigo Duterte masih menjadi kandidat wali kota Davao City pada pemilihan umum sela (midterm) 2025, meskipun saat ini dirinya sedang menjalani masa penahanan di Den Haag, Belanda, karena kampanye “perang melawan narkoba” yang dilakukannya.

 

Manila, Filipina (Xinhua/Indonesia Window) – Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte masih menjadi kandidat wali kota Davao City pada pemilihan umum sela (midterm) 2025, meskipun saat ini dirinya sedang menjalani masa penahanan di Den Haag, Belanda, seperti diungkapkan ketua Komisi Pemilihan Umum Filipina (Comelec).

“Sejauh menyangkut Comelec, dia (Duterte) masih menjadi kandidat. Namanya ada di surat suara, dan para pemilih dapat memilihnya,” kata George Garcia kepada para wartawan pada Rabu (12/3).

Garcia mengatakan, “Penangkapan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, bahkan di negara kita sendiri, bukanlah tanda untuk menghapus nama kandidat (dari daftar pemilih), mendiskualifikasinya, atau mencabut hak-hak sipil atau politiknya.”

Pada 12 Mei, rakyat Filipina akan memberikan suara dalam pemilihan umum sela untuk memilih 12 senator, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru, dan para pemimpin daerah.

Duterte, yang saat ini berusia 79 tahun, pernah menjabat sebagai wali kota Davao, sebuah kota metropolitan di bagian selatan, selama 22 tahun sebelum menjadi presiden Filipina pada 2016.

Duterte ditahan pada Selasa (11/3) pagi waktu setempat sekembalinya ke Manila dari luar negeri, menyusul surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas kampanye “perang melawan narkoba” yang dilakukannya, sebuah langkah yang dipertanyakan oleh Duterte.

Dia meninggalkan Manila menuju Den Haag, kantor pusat ICC, pada Selasa malam waktu setempat.

Sejak menjabat pada tanggal 30 Juni 2016, Duterte telah melaksanakan “perang melawan narkoba” yang telah menyebabkan kematian lebih dari 12.000 warga Filipina hingga saat ini, sebagian besar adalah warga miskin perkotaan.

Menurut Human Rights Watch, setidaknya 2.555 pembunuhan tersebut dikaitkan dengan Kepolisian Nasional Filipina. Duterte dan pejabat senior lainnya dinilai telah menghasut dan mendorong pembunuhan tersebut dalam sebuah kampanye yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan: Redaksi